Jakarta -
Pemerintah melalui Kementeriam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan bahwa proses negosiasi dengan PT Freeport McMoran rampung Juli 2018.
Hal ini juga buah tangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berkunjung ke Amerika Serikat (AS) belum lama ini.
Saat berkunjung ke negeri paman sam, Jonan bertemu dengan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson. Dalam pertemuan terbatas mereka membicarakan hal-hal terkait kelanjutan operasional tambangFreeport yang ada di Papua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemuan berlangsung bersamaan dengan jamuan makan siang. Turut hadir Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Usai pertemuan, Jonan kemudian menuturkan hasilnya.
"Kesepakatan semua sudah selesai, yaitu soal kepastian usaha dan management control. Akuisisi juga sudah sepakat selesai, tinggal legal documentation dan Inalum cari pinjaman," ujar Jonan seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (28/6/2018).
Pemerintah menargetkan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% bisa rampung bulan ini. Semula, pemerintah berencana divestasi dilakukan dua tahap yakni dengan mengakuisisi saham Rio Tinto yang ada di tambang Grasberg, Papua, terlebih dulu, tapi belakangan, skema ini berubah menjadi satu tahap.
Bagaimana cerita selengkapnya? Baca di sini:
Jonan mengatakan, pemerintah Indonesi juga sepakat untuk membentuk joint venture (jv) bersama Freeport McMoran serta sudah mengirimkan valuasi nilai saham yang diakuisisi menjadi 51%.
Terkait berapa nilai valuasi yang akhirnya disepakati kedua belah pihak, baik Freeport maupun kementerian belum mau mengungkapnya. Sehingga nilainya masih belum bisa diumumkan.
"Nilai masih rahasia," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, di kesempatan yang sama.
Lalu, mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan tambang setelah pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas, Jonan menegaskan Freeport dan pemerintah akan membuat joint ventureyang sehat dan menyusun target bersama hingga 2041.
"Supaya ada kepastian usaha untuk Freeport," tambah dia.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan proses negosiasi secara keseluruhan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia bakal rampung Juli tahun ini.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno mengatakan, proses perampungan tinggal menunggu finalisasi dokumen administrasi dimasing-masing kementerian terkait.
"Ya bisa dibilang begitu (complete). Tinggal finalisasi beberapa dokumen-dokumen yang harus di-sign. Dalam waktu dekat nanti diumumkan oleh pemerintah," kata Fajar di Perumahan Patra Jasa Kuningan, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).
"Sekarang persiapan perjanjian, ada di ESDM nyiapin apa, di Kemenkeu siapin apa, di Bu Menteri BUMN siapin apa," tambahnya.
Dia menceritakan dalam negoisasi terakhir mengenai pembentukan joint venture antara PT Inalum dengan Freeport McMoran pun sudah rampung. Pembentukan JV ini untuk pengelolaan tambang setelah pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas.
"Sudah selesai, kita membuat JV untuk memiliki, inalum membuat JV dengan pemda untuk memiliki saham PTFI, jadi pemerintah bersama pemda," tutup dia.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan, nilai akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berada di kisaran US$ 3-4 miliar, atau sekitar Rp 56 triliun (kurs Rp 14.000).
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, angka tersebut merupakan final yang didiskusikan bersama dengan Bos besar Freeport McMoran Richard Adkerson.
"Nilai final negosiasi terakhir 3 hampir 4 antara US$ 3,5 ke US$ 4 miliar ini masih finalisasi, kita sudah anggap," kata Rini di kediamannya, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).
"Moga-moga dalam dua minggu ini, tapi ini finalisasi masih terkait dengan lingkungan hidup masih ada ada dengan keuangan," tambah dia.
Rini menegaskan, angka valuasi itu pun sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lanjut dia, proses yang harua diselesaikan adalah pengaturan administrasi serta detil perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Antara lain stabilisasi investasi, dan joint venture pengelolaan tambang.
"Jadi join vanture agrement itu jadi crusial karena dari mereka juga ingin menjaga supaya tetap menjaga sama kita ingin join vanture dikelola secara transparan secara profesional dari sanannya juga menekankan bagaiamna menjaga supaya tidak mengintrevensi pemerintah bener dikelola secara terbuka," ungkap dia.
Dalam pertemuan terbatas antara Jonan dengan Richard Adkerson, mereka membicarakan hal-hal terkait kelanjutan operasional tambang Freeport yang ada di Papua.
Dari pertemuan itu, salah satu hasil yang disepakati adalah pembentukan joint venture (jv) antara PT Inalum bersama pemerintah daerah dengan Freeport McMoRan.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa holding pertambangan yang dipimpin oleh Inalum belum mampu mengoperasikan secara sendiri.
"Memang gini, mengenai operasi kita menyadari kita kurang, tapi yang lain kebersamaan jadi joint venture mengapa jadi sangat detail itu supaya ke depan kalau ada split, itu jangan sampai. Karena yang mesti dijaga operasi ini jalan terus, harus memberikan benefit kepada pemegang saham maupun masyarakat setempat dan menekankan CSR supaya harus lebih aktif," kata Rini di Kediamannya di Patra Jasa Kuningan, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).
Menurut Rini, pembentukan jv ini juga sepakat untuk menyusun target bersama hingga 2041, termasuk mengenai perpajakannya.
Mengenai besaran porsi sahamnya pun tetap 51% untuk pemerintah Indonesia, dan 49% untuk pihak Freeport.
"Iya 51% 49% persis seperti itu, tapi jika mereka mengatakan ok lah ada 51 tapi anda nggak ngerti operasi dan kita setuju ok operasi karena lebih dominan tapi yang lain-lain harus mampu dong," ungkap dia.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
