.webp)
Apa lagi, Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) alias Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Singapura baru saja memberi sanksi pada Grab dan Uber lantaran merger kedua perusahaan yang dinilai mengarah pada monopoli.
Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah RI?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal yang dapat dilakukan di Indonesia adalah melakukan monitoring terhadap tindakan yang dilakukan oleh Grab paska akusisi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (10/7/2018).
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam hal ini menurutnya bisa fokus terhadap potensi terjadinya predatory pricing alias banting harga sehingga membuat pesaing keteteran.
"Salah satu yang dapat menjadi fokus KPPU adalah potensi predatory pricing, apa lagi jika perusahaan hasil akuisisi didukung oleh permodalan yang kuat," jelasnya.
Indikasi predatory pricing, kata Syarkawi, juga bisa dilihat dari masih maraknya promo tarif yang dianggapnya sebagai kedok untuk menutupi praktik banting harga tadi.
Perang tarif promo ini lah yang menurutnya perlu diperhatikan agar tak mengarah pada upaya mematikan pesaing bisnis dan menghambat munculnya pelaku usaha baru di sektor yang sama.
"Sehingga tetap bersaing secara sehat dan tidak mengarah pada predatory pricing, dengan maksud mematikan pesaing yang berlindung dibalik program promosi. Atau menghambat masuknya pemain baru ke pasar dengan penetapan harga jual yang sangat rendah," sambungnya.
Tonton video Grab Luncurkan Layanan Baru dan Perbaiki Teknologi:
(dna/dna)
