RI Mau Ambil 51% Saham Freeport, Prabowo: Kita Lihat Hasilnya

Jakarta - Pemerintah baru saja menyepakati akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Kesepakatan itu ditandai penandatanganan perjanjian antara PT Inalum (Persero), BUMN yang akan membeli saham Freeport, dengan Freeport McMoRan inc, induk Freeport Indonesia.

Lewat perjanjian ini, Freeport McMoRan akan menyerahkan 51% anak usahanya itu ke pemerintah Indonesia melalui PT Inalum. Selanjutnya porsi saham pemerintah di Freeport menjadi mayoritas, dan Freeport McMoRan mengantongi 49% sisanya.

Baca juga: Upaya RI Caplok 51% Saham Freeport hingga Terwujud di Era Jokowi

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sempat diminta komentar menanggapi kesepakatan akuisisi 51% saham Freeport

"Ya saya kan belum begitu jelas isi dari perjanjian, kita lihat nanti hasilnya gimana," kata Prabowo usai halalbihalal Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Aula Masjid Al-Furqan, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).

Baca juga: Setoran Pajak Freeport Rp 103 Triliun akan Mengalir ke RI

Pada Kamis (12/7) Pemerintah dan PT Freeport Indonesia sudah sepakat dengan menandatangani Head of Agreement (HoA) dalam rangka pengambilalihan saham. Acara penandatanganan di Kementerian Keuangan tersebut menjadi tanda bahwa telah tercapai proses pengambilalihan saham Freeport Indonesia hingga 51%.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson.

"Dengan ditandatanganinya HoA yang baru saja disaksikan maka telah dicapai proses divestasi, sebagai mana tandatangan HoA yang baru saja dilakukan Inalum dengan Freeport Mcmoran," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan.

Baca juga: Pajak Freeport Rp 103 T, Sri Mulyani: Penerimaan Lebih Besar

Dia berharap ke depannya proses HoA ini bisa memberikan kontribusi lebih besar untuk menyejahterakan masyarakat khususnya di Papua.

"Diharapkan partnership FCX (kode saham Freeport McMoRan) dengan Inalum dan Pemerintah maupun Pemda bisa meningkatkan kepastian dalam lingkungan operasi dan nilai tambah industri ekstraktif, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran," jelas Sri Mulyani. (hns/hns)