Divestasi Freeport Disebut Pencitraan, Sri Mulyani: RI Mayoritas

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa proses akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah bukan hanya isapan jempol belaka.

Pasalnya, hal tersebut masuk ke dalam empat poin penting dalam proses negosiasi pemerintah dengan PTFI.

"Kalau tidak 51%, berarti empat komponen kesepakatan nggak tercapai, 51% itu treshold kita majority," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: Kata Mereka Divestasi 51% Saham Freeport Pencitraan

Kesepakatan tersebut, antara lain pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun, stabilitas penerimaan negara, hingga perpanjangan operasi produksi 2x10 tahun sesuai ketentuan UU.

Pemerintah juga sudah menyatakan dalam Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum (Persero) dengan Freeport McMoRan (FCX) sifatnya mengikat. Dengan begitu, pihak FCX berkomitmen untuk melepaskan 51% saham kepada Indonesia.

Sri Mulyani Indrawati melanjutkan, pihaknya tengah menyusun peraturan pemerintah (PP) mengenai stabilitas investasi yang menjadi modal bagi Freeport Indonesia dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

Dia menjelaskan, PP stabilitas ini mengatur keseluruhan kewajiban penerimaan negara yang berasal dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu.

"Komponennya itu sudah dibahas oleh dua belah pihak oleh kami dan Freeport dan bandingkan dengan yang dulu dari contract of work tapi karena mandat yang disampaikan UU Minerba Pasal 169, pasalnya itu kita harus mendapatkan penerimaan negara lebih tinggi," jelas dia.

Baca juga: Soal Divestasi Saham Freeport, Jokowi: Ada yang Ngomong Miring

"Jadi yang kami lakukan adalah membuat skenario harga copper, emas, kita lihat berapa komponen yang berasal dari PPh, dari bagi hasil, dari pendapatan atau iuran pendapatan yang dibagi antara pusat dan daerah, kemudian ada PBB, PPN, ada pajak yang dipungut oleh daerah," sambung dia.

Dengan demikian, kata Sri Mulyani, penerimaan yang didapat negara dari PTFI akan lebih besar. Namun, hal tersebut masih tergantung dari negosiasi empat komponen yang sudah dimulai prosesnya.

"Seluruh komponen ini sekarang kita sudah masukan dalam draft lampiran IUPK. Apabila keseluruhan empat komponen itu dalam perundingan ini selesai semua, maka IUPK akan dikeluarkan oleh kementerian ESDM, empat inilah yang akan kita selesaikan sekarang dengan adanya HoA kemarin," ujar dia. (ara/ara)