SBY hingga BPS Punya Data Kemiskinan, Siapa yang Benar?

Jakarta - Data kemiskinan di Indonesia saat ini sedang jadi perbincangan hangat. Ada yang menyebut kemiskinan masih tinggi dan masih 100 juta rakyat Indonesia masuk kategori miskin.

Kemudian, ada pula pihak yang menyebutkan jika kemiskinan di Indonesia naik hingga 50%. Padahal Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data kemiskinan terbaru.

Baca juga: SBY Sebut Orang Miskin 100 Juta, Luhut: Informasi Tidak Mendidik

Periode Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 25,95 juta dengan persentase 9,82%.

Pekan lalu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Ini juga dinilai menjadi masalah bagi pemerintah.

Baca juga: Prabowo Sebut Kemiskinan Naik 50%, BPS: Ngomong Harus Pakai Data

Kubu SBY merespons bahwa jumlah 100 juta didasarkan pada 40% orang dengan kelompok berpendapatan rendah. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 263 juta, maka ada sekitar 100 juta penduduk Indonesia yang berpendapatan rendah.

Tak hanya SBY, ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut kemiskinan di Indonesia meningkat 50%.
Ini karena kondisi negara yang kurang baik, dari nilai rupiah yang terus memburuk hingga harga bahan pokok terus melonjak.

Baca juga: Prabowo Sebut Kemiskinan Bertambah, Ini Data BPS 5 Tahun Terakhir

"Mata uang kita tambah, tambah rusak, tambah lemah. Apa yang terjadi adalah dalam 5 tahun terakhir kita tambah miskin, kurang-lebih 50% tambah miskin," tuding Prabowo akhir pekan lalu.

Di sisi lain BPS telah merilis data orang miskin di Indonesia sudah berada di posisi single digit, karena turun 0,30% dibanding September 2017. Pada Maret 2018 posisi persentase kemiskinan tercatat 9,82% lebih rendah dibanding sebelumnya 10,12%.

Cuma, yang masih menjadi PR, perbandingan angka kemiskinan antara kota dan desa masih tinggi. Angka kemiskinan di desa 13,20% atau 15,81 juta orang, sementara di kota 7,02% atau 10,27 juta orang.

BPS menyampaikan penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 dikarenakan beberapa faktor, seperti inflasi umum periode September 2017-Maret 2018 sebesar 1,92%, rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode itu tumbuh 3,06%.

Selanjutnya, bansos dari pemerintah tumbuh 87,6% di kuartal I-2018, selanjutnya adalah program beras sejahtera atau rastra dan bantuan pangan non tunai yang tersalurkan sesuai jadwal.


Saksikan juga video 'Angka Kemiskinan RI Terendah, Fahri Hamzah Tak Sepakat':

[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)