.webp)
"Mentang-mentang pelabuhan perikanan, perikanan terus orangnya juga suruh berenang kayak ikan, saya bilang. Harus dikasih jalan, tetapi kadang koordinasi antar departemen ini tidak bagus,"kata Menteri Susi Pudjiastuti di Inna Garuda Hotel, jalan Malioboro Yogyakarta, Rabu (1/8/2018).
Dalam membangun pelabuhan harus ada sinergi dengan kementerian lain seperti kementerian PUPR, karena persoalan yang terjadi banyak pelabuhan ikan tidak punya jalan karena yang membangun jalan memang bukan kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sinilah koordinasi antar kementerian itu sangat diperlukan agar pelabuhan yang sudah jadi tidak sia-sia hanya karena tidak adanya akses jalan yang bisa dilewati kendaraan truk atau lainya.
"Banyak kita bikin pelabuhan tidak bisa digunakan karena tidak ada jalan masuk. Masyarakat tidak bisa gunakan, akhirnya setengah hidup setengah mati," Susi.
Menurut Susi yang bisa mengintegrasikan itu harus berawal dari daerah. Daerah yang membuat perencanaan matang dan memaksa pemerintah pusat untuk duduk bersama agar kejadian-kejadian pelabuhan yang sudah dibangun namun tidak bisa digunakan tidak terjadi lagi.
"Di Untia contohnya, pelabuhannya jadi menghabiskan ratusan miliar, KKP yang bangun. Masyarakat belum bisa pindah situ karena air tidak ada. Yang membangun fasilitas air dari kota sampai ke situ ya bukan kami juga. Kalau kami minta juga akan lama, karena tentunya mereka punya prioritas masing-masing. Kemudian jalan, mobil saja lewat tidak bisa, bagaimana truk kontainer mau ke situ,"katanya.
Dengan kondisi seperti itu, ia pun tidak bisa memaksa nelayan pindah karena air tawanrya dan jalanya juga tidak ada. Jika Kementerian KKP yang mambangun jalan maka itu tidak bisa.
"KKP bangun jalan nanti kena lagi semprit oleh BPK,"katanya. (hns/hns)
