Soal Biodiesel 20% Non Subsidi, Darmin: Tunggu Restu Jokowi

Jakarta - Pemerintah tengah mendorong implementasi biodiesel 20% (B20) non public service obligation (PSO). Namun, terkait dengan waktunya tidak ada yang bisa memastikan sebab keputusan tersebut berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pada dasarnya pihaknya sedang mencari waktu terbaik untuk mengimplementasi B20 non PSO tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari kepanikan dari perusahaan-perusahaan minyak.

Baca juga: Hingga Akhir 2018, Penerapan B20 Bakal Capai 4 Juta Kiloliter

Dalam rapat tersebut pun dihasilkan usulan untuk mengimplementasi B20 pada 1 September. Sebab pada dasarnya semua persiapan untuk melaksanakan B20 non PSO telah siap.

"Mereka mengusulkan 1 September. Tapi tetap kita mau tanya presiden. Kalau presiden mau lebih cepat atau bagaimana ya kita lihat," jelasnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

"Semuanya sudah siap untuk pelaksanaan B20. Khususnya yang non PSO. Jadi paling soal tanggal berapa efektifnya. Karena tidak bisa tiba-tiba dibilang berapa hari lagi berlaku karena bisa panik perusahaan-perusahaan," imbuh dia.

Baca juga: Butuh Waktu 3 Tahun untuk Terapkan Biodiesel 100%

Darmin pun memberi contoh industri harus mengimplementasikan B20, yakni tambang. kereta api, PLN, hingga kapal laut.

"Ini untuk semua sektor termasuk industri manufaktur. Termasuk tambang termasuk kereta api, termasuk PLN, termasuk kapal laut. Semuanya," tutup dia.

(dna/dna)