Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya serius mengenai rencana menunda sebagian proyek infrastruktur besar demi mengamankan neraca perdagangan yang masih defisit.
Rencana penundaan pun tidak hanya kepada proyek-proyek infrastruktur yang komponen bahan baku impornya sangat tinggi, serta proyek tersebut tidak mendesak direakisasikan segera.
Sampai saat ini pemerintah pun belum menentukan proyek infrastruktur apa saja yang bakal ditunda pelaksanaannya. Namun, pemerintah tengah mengevaluasi infrastruktur baik di darat, udara, laut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu bagaimana dengan proyek strategis nasional (PSN) yang sudah ditetapkan dalam aturan dan akan selesai di 2019. Apakah bakal ikut ditunda? Simak jawabannya di sini:
Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainer Haryanto mengatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap seluruh PSN.
"Kami memang monitor dan sedang mempelajari dampak PSN terhadap ekspor impor baru-baru ini," kata Rainer saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Sampai saat ini terdapat 222 PSN dan 3 program tambahan. Angka tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP dari 2016 dan tertuang dalam Perpres 58 Tahun 2017.
Menurut Rainer, evaluasi komponen bahan baku impor di PSN belum sampai pada tahap keputusan mana saja proyek yang akan ditunda atau dilanjutkan.
"Kami sedang kumpulkan data dahulu dari semua, mengapa ada kenaikan impor," ungkap dia.
Dia memastikan, seluruh PSN yang telah tertuang dalam aturan yang berlaku selalu memperhatikan kondisi ekonomi makro nasional.
"Sejak dari awal, kita perhatikan kondisi makro Indonesia dalam mendorong PSN," tutup dia.
KPPIP tetap mendorong realisasi pembangunan proyek stragis nasional (PSN) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Target tersebut tetap dikejar meski pemerintah melakukan evaluasi mengenai komponen bahan baku impor yang tinggi pada setiap proyek strategis nasional itu sendiri.
"Perpres Nomor 56/2018 kan baru diterbitkan dua minggu lalu, dan kami masih fokus untuk mendorong," kata Direktur Program KPPIP Rainer Haryanto saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Rainer menceritakan, pihak KPPIP sampai saat ini masih melakukan evaluasi dan belum menetapkan mana-mana saja PSN yang akan ditunda dan dilanjutkan.
"Yang jelas kalau status PSN dilepas, ini akan jadi proyek tanpa fasilitas PSN dan tidak perlu dimulai konstruksi," jelas dia.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, salah satu proyek infrastruktur besar dengan komponen bahan baku impornya tinggi adalah pembangkit listrik.
"Yang banyak itu listrik itu banyak komponen impornya hampir seluruhnya," kata JK dalam acara Business Lunch di Jakarta, Kamis (2/8/2018).
JK mengaku belum dapat laporan terkait proyek-proyek apa saja yang akan ditunda pembangunannya karena menggunakan bahan baku impor tinggi.
"Ini akan diklasifikasikan untuk mengurangi impornya," papar dia.
Berdasarkan data KPPIP, pada 2016 total PSN 225 proyek ditambah 1 program. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016.
Hasil evaluasi pada awal 2017, KPPIP menetapkan 15 proyek dikeluarkan dari daftar PSN, dan terdapat 55 proyek tambahan dan 1 program yaitu pengembangan industri pesawat, serta 20 PSN yang selesai.
Sehingga pada 2017 total PSN menjadi 245 dan 2 program tambahan yang tertuang dalam Perpres 58 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 3 Tahun 2016.
Pada awal 2018, pemerintah kembali mengevaluasi PSN. Hasil evaluasi KPPIP menetapkan ada 14 proyek yang dicoret dari daftar, sebanyak 10 proyek yang rampung di akhir 2017. Lalu ada 1 tambahan proyek dan 1 program, sehingga total saat ini ditetapkan 222 PSN dan 3 program tambahan senilai Rp 4.100 triliun.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
