.webp)
Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (9/8/2018).
"Pelaksanaan penghentian penyaluran dana tunjangan guru di beberapa daerah tersebut tidak akan mempengaruhi ataupun mengganggu pembayaran tunjangan kepada guru di daerah," kata Prima.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prima mengatakan, para guru di daerah tetap akan mendapatkan tunjangan karena pemerintah daerah masih memiliki anggarannya namun mengendap di kas daerah.
"Karena dananya memang sudah ada di rekening kas daerah," tambah dia.
Penghentian penyaluran anggaran tunjangan guru ini juga hanya berlaku pada anggaran tahap II dan ditujukan kepada daerah yang terbukti masih memiliki dana di kas daerah.
Rekomendasi penghentian penyaluran didasarkan atas hasil rekonsiliasi 3 pihak, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah.
Adapun, Kemenkeu menghentikan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana Penghasilan Tambahan Guru (Tamsil) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) tahan II tahun anggaran 2018.
Penghentian penyaluran tunjangan untuk guru ini juga menindaklanjuti surat Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44471/A.A1.1/PR/2018 pada 16 Juli tahun 2018 mengenai permohonan penghentian transfer TPG, Tamsil, TKG melalui DAK nonfisik tahun 2018.
"Itu penjelasannya ya. Semoga tidak menimbulkan kesalahan pemahaman karena hal terkait dengan transfer ke daerah selalu ada evaluasi pada tahapan tahapan pencairannya," papar dia.
Saksikan juga video 'Zulhas soal THR dan Gaji ke-13 PNS: Uangnya dari Mana?':
(zlf/zlf)
