"Ada nasionalisasi nggak di sini? Nggak ada, nggak ada konsep nasionalisasi di sini yang ada konsep rasionalitas. Siapa proposalnya yang lebih baik. Kan sudah tahu kriterianya," kata dia di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (10/8/2018).
Penawaran yang dimaksud ialah bonus tanda tangan sebesar US$ 784 juta atau setara Rp 11,3 triliun, komitmen pasti 5 tahun pertama sebesar US$ 500 juta atau Rp 7,2 triliun, dan potensi pendapatan negara untuk 20 tahun ke depan sebesar US$ 57 miliar atau Rp 825 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menambahkan, pemerintah memberikan pengelolaan Blok Rokan karena perhitungan yang rasional.
"Nggak ada nasionalisasi, yang ada rasionalitas yang memberikan penawaran terbaik untuk negara, economic value," ujarnya.
Arcandra menuturkan, penawaran Pertamina lebih tinggi dibanding pengelolanya saat ini PT Chevron Pasific Indonesia. Meski begitu, dirinya enggan membeberkan penawaran yang diberikan Chevron. Apa alasan Arcandra?
"Kenapa ya? Biar penasaran," candanya.
Baca juga: Pemerintah Lelang 3 Blok Migas Pekan Depan |
Saksikan juga video ' Blok Rokan Dicaplok Pertamina Bukan Karena Pemilu 2019 ':
(eds/eds)