Pemerintah bakal Setop 500 Komoditas Impor Demi Jaga Rupiah

Jakarta - Pemerintah akan menyetop 500 komoditas impor guna memperbaiki transaksi berjalan yang saat ini defisit sekitar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas (ratas) tentang lanjutan strategi kebijakan penguatan cadangan devisa (cadev) di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Sri Mulyani mengungkapkan, evaluasi impor terhadap 500 komoditas pun akan dilakukan bersama dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Hal ini pun masuk ke dalam empat langkah pemerintah dalam menyelamatkan nilai tukar rupiah.

"Kita akan melakukan langkah drastis dan tegas untuk mengendalikan. Saat ini kami bersama Menteri Perdagangan dan Menperin akan identifikasi 500 komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri apakah bisa substitusi impor dan pengendalian dari sisi impor," kata Sri Mulyani, Selasa (14/8/2018).

Baca juga: Jokowi Minta BUMN Kurangi Bahan Baku Impor

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, 500 komoditas yang akan diidentifikasi ini merupakan barang konsumsi, bahan baku, serta barang modal yang memiliki potensi substitusi produk dalam negeri.

"Kita akan lihat, kalau permintaan melonjak tinggi dan dia tidak strategis dan dibutuhkan dalam perekonomian maka akan dikendalikan. Ini kita suspect termasuk berbagai macam belanja online khususnya dari luar yang mengindikasikan impor barang konsumsi yang melonjak sangat tinggi," jelas dia.

Langkah kedua yang akan dilakukan pemerintah, adalah meminta kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) untuk menggunakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih banyak lagi.

"Sehingga kontribusi terhadap impor barang modal dari BUMN bisa dikendalikan," papar dia.

Baca juga: Jokowi Teken Aturan Implementasi Biodiesel 20% Besok

Ketiga, kata Sri Mulyani menyebut langkah yang dilakukan pemerintah adalah mendorong ekspor dengan skema pemberian insentif. Hal ini dilakukan baik oleh pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan, maupun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Langkah keempat, kata bendahara negara ini melalui implementasi biodiesel 20% (B20) secara konsisten dan menyeluruh setelah aturannya terbit dalam waktu dekat. Penerapan B20 pun diharapkan bisa menekan impor minyak dan gas (migas).

"Dengan demikian, CAD yang pada Juni dan kuartal II ini meningkat dapat kita turunkan akhir tahun ini secara cukup signifikan," tutur dia. (hek/ara)