Sri Mulyani Jelaskan Cara Kelola Utang Sejak Zaman Krisis

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa strategi pengelolaan utang tidak pernah berubah sejak zaman pemerintahan terdahulu.

Bahkan, dirinya menilai strategi yang sudah dilakukan selama ini merupakan hal yang normal dan banyak dilakukan oleh negara-negara lain.

"Kalau dari sisi pengelolaan utang secara keseluruhan adalah suatu normal dari zaman semenjak krisis ekonomi yang tahun 1997-1998," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Utang pemerintah per Juli 2018 tercatat Rp 4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (YoY). Rasio utang pemerintah tersebut sebesar 29,75% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dia menceritakan bahwa pada krisis 1998, pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) untuk rekapitalisasi perbankan sebagai bentuk pengelolaan, baik dibayarkan dengan mencicil atau membayar utang jatuh temponya.

Baca juga: Kritik Ketua MPR soal Utang, Sri Mulyani: Politis dan Menyesatkan!

"Itu adalah suatu yang normal dilakukan di semua negara," jelas dia.

Lebih lanjut bendahara negara ini mengungkapkan, pasar keuangan Indonesia masih mendapat kepercayaan dari para investor menjadi pegangan pemerintah bahwa pembiayaan lewat utang masih dapat dikelola dengan aman.

Sebab, dengan masih mendapat kepercayaan investor maka penerbitkan SBN bisa dilakukan.

"Sama seperti tahun 2000 sampai sekarang 2018 strategi itu tidak banyak berubah dari pemerintah ke pemerintah, dari dulu pemerintahan Bu Megawati, Pak Gusdur kemudian sampai sekarang itu selalu kombinasi di antara itu," ungkap dia.

Baca juga: Kapan Pemerintah Bisa Lunasi Utang?

Saksikan juga video ' Peringkat Utang RI Naik, Kebijakan Pemerintah Lebih Kredibel ':

[Gambas:Video 20detik]

(hek/fdl)