.webp)
"Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?" tutur Sri Mulyani dalam akun facebooknya beberapa waktu kemarin.
Hari ini Zulkifli Hasan mengeluarkan tanggapan terkait kisruh pengelolaan utang tersebut. Ia menyebut jika Sri Mulyani juga pernah terlibat dalam pemerintahan sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ibu Sri Mulyani mengungkit-ungkit bahwa sebagian utang dibuat pada pemerintahan sebelum Jokowi, khususnya ketika saya masih menjabat Menteri Kehutanan pada pemerintahan Pak SBY periode 2009-2014. Saya rasa Ibu Sri Mulyani lupa bahwa Ibu juga sempat menjadi bagian pemerintahan SBY," kata Zulkifli dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (23/8/2018).
Dia menambahkan, saat itu memang dirinya juga menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan tak bisa membuat kebijakan tentang utang. "Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan era Pak SBY dulu jelas punya kewenangan untuk menentukan berapa banyak kita berhutang dan berapa bunganya. Kenapa sekarang malah menyalahkan masa lalu?," imbuh dia.
Dia menyebut MPR adalah lembaga politik yang menyerap dan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Menjadi kewajiban Konstitusional Ketua MPR untuk mengingatkan Pemerintah dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Perlu dicatat bahwa dalam Sidang Tahunan MPR 16 Agustus lalu saya juga sampaikan apresiasi kepada Pemerintahan Jokowi - JK yang saya dukung atas beberapa capaiannya," ujarnya.
