Perlukah Dialog Terbuka Sri Mulyani Vs Zulkifli Hasan Bahas Utang?

Ekonom INDEF (Institute for Development of Economics & Finance) Bhima Yudhistira Adhinegara menyarankan untuk mencegah polemik soal utang sebaiknya harus dilakukan dialog terbuka antara Sri Mulyani dan Zulkifli Hasan.

"Harus ada dialog terbuka terkait data dan kondisi utang terkini, kemudian dari dialog itu dirumuskan solusi pengendalian risiko utang," kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Sabtu (25/8/2018).

Menurut Bhima Kementerian Keuangan sebaiknya menerima kritikan tanpa emosional selama kritik berdasarkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, dari sisi Ketua MPR kritik ahrus disertai solusi konstruktif untuk menghindari jebakan utang.

"Saya kira bisa ada sintesa atau titik temu karena masalah utang merupakan isu publik yang harus dijelaskan dengan detail. Tidak bisa sekedar balas membalas lewat statemen di media massa. Dua orang ini harus duduk bersama mencari solusinya," jelas dia.

Menurut Bhima jika isu utang ini dibiarkan malah akan menjadi bola liar, bukan saja untuk kepentingan politik tapi juga akan membingungkan publik.

"Sekarang kan masyarakat kan mulai bertanya data yang mana yang sebenarnya valid lalu kondisi utang Negara itu aman atau tidak," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah saat ini berupaya untuk menjaga kondisi keuangan negara dan berhati-hati dalam mengelola kebijakan utang. Dari laman facebook resminya, Sri Mulyani mengajak seluruh pihak untuk membuat masyarakat lebih cerdas dengan informasi yang akurat.

"Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat," kata Sri Mulyani dari laman facebooknya, dikutip Sabtu (25/8/2018).

Dia mengungkapkan, terkait utang yang dikelola pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang mandiri dan tak ketergantungan dengan utang. Pemerintah juga tetap mengedepankan asas kehati-hatian.

Sri Mulyani menyebut, dengan upaya yang dilakukan pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi investment grade dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016 lalu.

"Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?," imbuh dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, dengan sehatnya APBN maka cita-cita negara mewujudkan masyarakat yang adil makmur serta mandiri bisa tercapai. Menurut dia, komitmen ini tercermin dari kredibilitas dan pengelolaan APBN pemerintah saat ini.

Kementerian Keuangan menyebut tahun ini pembayaran pokok utang sebesar Rp 396. Jika dihitung dari posisi utang akhir Desember 2017, jumlah itu 44% dibuat pada periode sebelum 2015. Kemudian sebanyak 31,5% pembayaran pokok utang adalah instrumen surat perbendaharaan negara (SPN) bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas.

Pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3% per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59% per PDB tahun 2015, menjadi 2,49% tahun 2016, dan 2,51% tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12%, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84%.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah dalam mengelola utang juga terus berhati-hati dan menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel.

"Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia," ujarnya.

Dia menjelaskan sejak periode 2015 hingga 2017 pertumbuhan pembiayaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) melalui utang berkurang pesat.

"Selama tahun 2015-2018 pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak," kata Sri Mulyani dalam laman facebook resminya, dikutip Sabtu (25/8/2018).

Dia menambahkan, pada 2015 pertumbuhan pembiayaan melalui utang sebesar 49%. Hal ini terjadi karena pemerintah saat itu melakukan pengamanan terhadap ekonomi nasional dari tekanan harga minyak dan komoditas yang berjatuhan.

"Tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%," tambah dia.

Menurut mantan Direktur Bank Dunia ini, saat ini pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN agar bisa mandiri dan tak ketergantungan utang. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang.

"Hasilnya? Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi investment grade dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?," imbuh dia.

APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini.

"Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat," ujar dia.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memiliki hitungan pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran dana desa. Dalam laman Facebook resminya, Sri Mulyani menjelaskan jumlah pembayaran pokok utang Indonesia pada 2009 sebesar Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan Rp 25,6 triliun.

"Jadi perbandingan pembayaran pokok utang adalah sebesar Rp 396 triliun dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat," ujar Sri Mulyani dikutip dari laman facebook resminya, Sabtu (25/8/2018).

Dia menambahkan, tahun ini, pembayaran pokok utang adalah sebesar Rp 396 triliun. Sedangkan untuk anggaran kesehatan Rp 107,4 triliun atau perbandingannya turun 3,68 kali. Ini berarti rasio yang baru terus menurun dalam sembilan tahun sebesar 19,4%.

Sri Mulyani menjelaskan, tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat jadi Rp 122 triliun atau naik 4,77 kali dari anggaran 2009. Rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tetapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK kesehatan dan keluarga berencana.

"Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?," imbuh dia.

Dia menambahkan, kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih empat kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.