Kemendes Ajak Kepulauan Sula Gencarkan Kemandirian Desa

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ingin pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk bangitkan kemandiria desa. Hal itu dilakukan untuk meningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

"Misalnya, bagaimana meresmikan desa wisata dan disatukan dengan program-program Kemendes PDTT dan yang dibutuhkan di desa itu sendiri," kata Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Selasa (28/8/2018).

Hal itu dikatakan dihadapan bupati dan kepala desa dari Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara yang melakukan audiensi ke kantor Kemendes PDTT di Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin (27/8).

Dalam dialog yang dilakukan kedua belah pihak, masyarakat Kepulauan Sula menginginkan adanya akselerasi sarana transportasi. Dalam hal ini Anwar mengungkapkan bahwa keinginan tersebut bisa ditampung oleh bupati setempat dan menginventarisir potensi desa agar dapat dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia juga menerangkan bahwa alokasi dana desa di tahun depan akan ditingkatan.

Baca juga: Desa di Bali Sabet 3 Rekor MURI Sekaligus, Ini Prestasinya

"Desa diberikan kekuasaan untuk mengelola dana yang cukup besar. Tahun depan dana desa naik Rp 13 triliun jadi Rp 73 triliun. Terdapat Rp 260 Triliun sampai tahap akhir 5 tahun dana desa," terangnya.

Ia menambahkan bahwa pendampingan desa belum efektif dilakukan dan masih perlu pelatihan agar memiliki pengetahuan dan keahlian di desa. Untuk itu pihaknya telah melakukan kerja sama dengan berbagai universitas terdekat dalam hal pendampingan. Salah satu bentuk kerja sama adalah dalam bentuk pengiriman mahasiswa KKN.

Untuk Kabupaten Kepulauan Sula, Sekjen Kemedes PDTT menyarankan agar melakukan kerja sama dengan universitas yang ada di Maluku.

"Produk penelitian hasil universitas, Teknologi Tepat Guna (TTG) bisa dimanfaatkan masyarakat desa misal pengeringan rumput laut," ungkapnya.

Selain mahasiswa, Anwar juga mengungkap ada juga TNI manunggal untuk mengoptimalkan dalam pembangunan infrastruktur di desa. Selain itu juga ada pendampingan hukum, dalam hal ini melakukan kerja sama dengan kejaksaan.

Baca juga: Mendes: Dalam 7 Tahun Orang Miskin di Desa Lebih Kecil dari Kota

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT M. Fahri mengatakan, pihaknya akan melakukan penyederhanaan pengelolaan keuangan desa.

"Penyederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa, hal tersebut sudah ada di Permendagri no 20. Dan Siskeudes harus menyesuaikan," ujarnya.

Dia menambahkan, terkait penggunaan dana desa tidak boleh ada lagi kriminalisasi aparat desa.

"Kami memahami psikologi aparat desa, kami sudah bentuk sekretariat bersama. Untuk dugaan penyelewengan harus ada bukti dan rekomendasi APIP dulu (inspektorat) untuk menentukan apakah sudah termasuk penyelewengan dan di proses hukum atau hanya penyalahgunaan administratif. Kalau ada penyalahgunaan bisa bersurat ke kami atau ke dinas, bisa juga ke call center Kemendes PDTT di 1500040," pungkas dia.



Saksikan juga video 'Pembangunan Desa Terbanyak Raih Rekor MURI':

[Gambas:Video 20detik]

(idr/hns)