Biar APBN Nggak Boros, Jokowi Harus Apa?

Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2019. Sebesar Rp 2.439,7 triliun jumlah RAPBN tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Peneliti senior INDEF Didik J Rachbini menjelaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (R-APBN) 2019 saat ini cenderung ke arah populis dan semua pemerintah melakukan kebijakan ini.

Dia menyebutkan, R-APBN tersebut dinilai tidak produktif karena anggaran yang boros. Misalnya seperti anggaran pendidikan yang tidak sesuai dengan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Anggaran pendidikan banyak, tapi kualitas pendidikannya terburuk di dunia. Nah itu yang harus dipikirkan sebagai pertanggungjawaban pemerintah ke masyarakat," kata Didik dalam diskusi di kawasan Kalibata, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: Didominasi Pembiayaan Utang dan Gaji PNS, RAPBN 2019 Dinilai Boros

Dia menjelaskan, pemerintah juga seharusnya lebih berhati-hati dalam mengelola utang. Menurut dia, pembayaran pokok dan bunga utang yang ada di pemerintahan saat ini jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah utang dibanding pemerintah sebelumnya.

"Memang jumlah utang di roll over ke tahun berikutnya. Tapi harus berhati-hati, jangan berlindung dibalik rasio utang yang masih 30% terhadap PDB. Sekarang kan tax ratio kita masih sepertiganya," ujar dia.

Baca juga: Postur Ekspansif RAPBN 2019

Menurut Didik pemerintah harus lebih efisien dalam mengelola keuangan negara. Menurut dia pemerintah harus berani untuk memotong anggaran agar efisiensi bisa terjadi.

"Kalau kita sakit, macam-macam usaha harus kita lakukan. Potong anggaran yang tidak penting secara berani. Ini memang bukan langkah yang populer," ujar dia.


Saksikan juga video 'Sah! APBN Jokowi di 2018 Capai Rp 2.220 Triliun':

[Gambas:Video 20detik]

(kil/dna)