Gubernur BI: Pariwisata Bisa Turunkan Defisit Transaksi Berjalan

Yogyakarta - Pemerintah berupaya mendongkrak devisa dengan mendorong pengembangan destinasi pariwisata prioritas. Diharapkan tahun depan hasil dari pengembangan wisata dapat memacu kunjungan turis asing berwisata di Indonesia.

"Perlu diakselerasi dan sinergi kebijakan antara pemangku kepentingan karena pariwisata penyumbang devisa ketiga terbesar, setelah kelapa sawit dan batu bara dan potensinya dikembangkan ke depan sangat besar untuk menyumbang devisa, dengan mendorong pariwisata bisa menurunkan defisit transaksi berjalan dan memperkuat ketahanan ekonomi ke depan," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam jumpa pers usai Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia untuk memperkuat sinergi dalam akselerasi pengembangan destinasi pariwisata prioritas, di Hotel Ambarrukmo, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: Defisit Transaksi Berjalan RI Sudah Lampu Kuning

Rakor ini dihadiri oleh Menko Kemaritiman, Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Keuangan, Gubernur DIY, serta kepala daerah dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dalam rakor disepakati 9 strategi kebijakan yang akan diterapkan terhadap destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau.

Sembilan strategi itu adalah, pertama, penetapan strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P). Kedua, penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata.

Baca juga: Menpar Dorong Pemda Kembangkan Pariwisata Biak

Ketiga, peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata melalui penetapan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keempat, penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata.

Kelima, penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. Keenam, Penguatan akses/konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata.

Ketujuh, pengembangan atraksi yang terintegrasi di destinasi wisata, antara lain paket wisata Borobudur-Joglosemar, dan paket wisata Bali-Banyuwangi. Kedelapan, peningkatan amenitas di destinasi wisata, melalui percepatan penyelesaian penataan area Kampung Ujung di Labuan Bajo, percepatan penyelesaian proses sertifikasi lahan untuk pembangunan fasilitas pendukung di sekitar Danau Toba, dan peningkatan manajemen penanganan sampah dan limbah, serta penyediaan fasilitas air bersih pada wilayah-wilayah destinasi wisata.

Kesembilan, peningkatan kualitas SDM dan usaha pariwisata melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata.

Baca juga: Telkomsel Bidik 17 Juta Wisman Pengguna Digital

"Ditargetkan pada tahun 2019 jumlah wisman 20 juta orang dengan devisa 17,6 miliar US dolar, naik dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 14 miliar US dolar," terang Perry.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan OJK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan strategi kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang menjadi kesepakatan prioritas bersama.

"Diharapkan dampak positif lainnya pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," tutur Perry.


Saksikan juga video 'Saat Menteri Pariwisata Samakan Indonesia dengan Penjual Pulsa':

[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)