.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus terus ditingkatkan.
"Langkah pemerintah dari otoritas moneter dan OJK akan disinergikan," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Senin (3/9/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tujuan utama jurus yang disiapkan pemerintah kali ini adalah mengurangi sentimen yang berasal dari neraca pembayaran. Seperti diketahui, kata Sri Mulyani, sebagai salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi transaksi berjalan dan transaksi perdagangan.
"Nah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa, karena ini memang yang bisa dikontrol. Makanya, kami bersama Mendag dan Menperin melihat komposisi dari komoditas yang selama ini diimpor namun nilai tambah ke perekonomian tidak banyak," ujar dia.
Komoditas yang dimaksud adalah bukan bahan baku, bukan juga barang modal, melainkan barang konsumsi dan ini pun bentuk konsumsi yang bukan pokok.
Oleh karena itu, kata Sri Mulyani timbulnya rencana peninjauan kembali terhadap 900 komoditas impor yang merupakan barang konsumsi seluruhnya.
"Kami harapkan situasi seperti ini dimanfaatkan oleh industri dalam negeri yang bisa substitusi impor dan ini kami koordinasikan. Kami nanti akan membuat keputusan setelah Bapak Presiden mengadakan rapat koordinasi yang luas," jelas dia.
Tidak hanya itu, langkah atau jurus yang bakal dilakukan pemerintah juga melakukan peninjauan terhadap kebutuhan devisa yang berasal dari PLN dan Pertamina.
Bahkan pemerintah tidak segan untuk menunda pembangunan proyek yang dikerjakan dua perusahaan pelat merah tersebut.
"Itu dilakukan secara intervensi khusus oleh pemerintah karena market pada saat ini dianggap sensitif dengan pergerakan seberapapun kecilnya. Ini perlu kita lakukan secara koordinatif," kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, Pemerintah bersama BI, OJK, dan LPS melalui forum KSSK akan meneliti dan memonitor secara detail tingkah laku pelaku pasar dengan melihat transaksi yang penting demi kepentingan ekonomi nasional.
"Kalau tidak legitimate kami akan lakukan tindakan tegas agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif," ujar dia.
"Ekspor akan tetap dorong, kami minta LPEI untuk lebih fokus ke pasar potensial dan komoditas yang potensial agar bisa meningkatkan growth ekspor kita, dan Pak Darmin dan Pak Luhut akan memperbaiki lingkungan bisnis sehingga capital inflow dari FDI bisa ditingkatkan," tutup Sri Mulyani.
Saksikan juga video 'Dolar Capai Level Tertinggi Sepanjang 2018':
 |
