"Pejabat adalah pelayan masyarakat, mereka harus paham betul kondisi yang terjadi di masyarakat," kata Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Rabu (12/9/2018).
Menyusul pelantikan pejabat eselon 1 yang dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di lapangan terbuka di Bengkulu Utara, awal Agustus lalu, kali ini Kemendes PDTT melantik sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya di Yogyakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain melihat langsung lokasi Kampung Mataraman yang menghadirkan pemandangan alam pedesaan, para pejabat yang dilantik pun mengenakan busana adat Jawa, kain batik lengkap dengan beskap dan blangkon. Sementara pejabat perempuan mengenakan kebaya khas jawa.
Anwar mengatakan bahwa dengan pelantikan yang diselenggarakan di desa, diharapkan pejabat akan segera merasakan nuansa desa yang akan mengingatkan bahwa jabatan itu adalah dari masyarakat desa.
"Ini akan menjadi tradisi yang akan terus kami lakukan. Pejabat akan lebih dekat dengan masyarakat dan segera membuat program kerja yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan mereka," paparnya.
Selanjutnya dirinya berpesan, 'pejabat sebagai pelayan rakyat' harus menjadi paradigma yang ditegakkan oleh aparatur sipil negara (ASN). "Untuk bisa menjadi pelayan yang baik, maka harus melihat dan mendengar langsung apa aspirasi masyarakat," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pelantikan pejabat pertama di Bengkulu dilaksanakan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita. Pemilihan di lokasi transmigrasi adalah berkaitan dengan pejabat yang dilantik merupakan pejabat yang mengurusi transmigrasi, yaitu Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Dirjen PKP2Trans) Hari Pramudiono.
Selain melantik pejabat di Desa Panggungharjo, di tempat yang sama juga dibuka pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Akademi 4.0 dan pelatihan berbasis kompetensi untuk para calon transmigran di Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta. (idr/hns)