.webp)
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik menjelaskan pihaknya sudah memberikan imbauan pada masyarakat yang tinggal di sekitar rel kereta api milik PT KAI (Persero) untuk pindah.
"Ya memang kan ini beberapa sudah alih fungsi ya, ada permukiman ada apa. tapi kan itu kepemilikanya kan itu milik Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
Kan sesuai kewajiban kita kita sudah melakukan sosialisasi. Jadi Peran Provinsi ini revisi DED fisiknya kemudian rencana penertiban lahan, rencana penertiban lahan itu sosialisasi penertiban lahan," kata dia kepada detikFinance, Sabtu (15/9/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, sesuai dengan kewenangan pihaknya sudah melakukan kewajiban mengenai sosialisasi soal penertiban lahan kepada warga. Setelah itu pihak KAI yang akan mengambil alih soal proses penertiban.
"Kan lahan itu sebenarnya kan itu lahannya punya PT KAI, nah PT KAI yang seharusnya melakukan penertiban, karena dalam MoU itu sudah jelas," ujar dia.
Sebagai informasi Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil ingin mereaktivasi jalur kereta warisan Belanda. Jalur-jalur tersebut diantaranya yaitu, Ciajur-Padalarang. Jalur ini memiliki rute sepanjang 44,5 km.
Kemudian ada pula Rancaekek -Tanjungsari sepanjang 11,5 km yang akan terkoneksi dengan pembangunan jalur KA menuju Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka.
Selain itu ia menjelaskan, reaktivasi jalur ini dalam rangka mendukung sektor pariwisata dengan menyediakan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata di wilayah Jawa Barat bagian selatan.
Kemudian jalur Cibatu-Cikajang-Garut sepanjang 47,5 km, Banjar-Pangandaran- Cijulang sepanjang 82,0 km dan Bandung-Ciwidey sepanjang 37,8 km.
 Foto: Nadia Permatasari/Infografis |
