.webp)
Sebab, menurut dia tidak ada data beras yang valid atau bisa dipercaya. Semua kementerian atau lembaga memiliki data satu-satu dan tidak sama.
Hal ini diakui membuat dirinya bingung dalam mengambil kebijakan ketahanan pangan ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bekerja Meraba-raba
|
Foto: Pradita Utama
|
"Jadi baik itu dari Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kemenko kita berpikir, sampai saat ini enggak ada data valid yang saya pegang untuk bekerja dengan benar. Saya meraba-raba dalam bekerja, tanya si A beda, si B beda," jelas Budi Waseso usai diskusi tentang ketahanan pangan di kantor Kadin, Jakarta, Senin (24/9/2018).
"Sebenarnya produksi kayak apa sih? Oke lah ada keterbatasan lahan, masalah cuaca. Tapi berapa hasilnya? Datanya di mana? Lahannya kecil tapi produksinya berapa? Ada di mana beras yang di panen dua bulan lalu? Di pedagang? Di pengepul? Di rumah-rumah? Apa di petani?" sambung pria yang biasa disapa Buwas itu.
Bila data produksi beras valid, maka Bulog bisa memiliki pedoman untuk memutuskan kebijakan. Ia pun berharap semua pihak bisa berdiskusi bersama menetapkan acuan data yang pasti.
Dengan begitu, kebijakan pemerintah tidak lagi diiringi dengan polemik terkait data beras.
"Karena saya tidak jago, jadi data penting untuk bekerja dengan teman-teman. Mesti dibantu masyarakat, petani. Jadi hari ini saya berusaha peran Bulog terhadap ketahanan pangan punya andil besar," kata Buwas.
Beras Impor Sudah Mulai Rusak
|
Foto: Muhammad Iqbal
|
"Beras impor yang masuk di awal sudah mulai rusak," kata dia di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Senin (24/9/2018).
Dihubungi detikFinance, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik (OPP) Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan rusaknya beras impor tersebut terjadi dalam perjalanan. Sebab, beras tersebut dikirim menggunakan kapal menuju Indonesia.
"Indikasi rusak mungkin itu karena perjalanan cukup jauh. Kan menggunakan kontainer jadi mungkin lembab karena kalau pakai kontainer itu mengembun dan netes air," jelasnya.
Walaupun begitu, ia menjelaskan risiko beras yang mengalami kerusakan cukup kecil. Pasalnya tidak semua kondisi kapal dapat berembun.
"Tapi nggak semua kapal gitu kondisinya (bisa berembun) jadi mungkin kalau pun ada itu kena ke 1-2 karung," ungkapnya.
Adapun beras yang rusak tersebut akan dipisah dan dilakukan daur ulang dengan cara dikeringkan. Namun bila kualitasnya masih di bawah standar maka tidak akan digunakan.
"Kalau ada yang lembab, basah kita jemur, kita olah lagi. Itu kita pisah sama yang bagus. Terus, kalau masih di bawah standar ya nggak dipakai," tutup dia.
Soal Audit Gudang Bulog, Buwas: Ayo Cari Kesalahan Saya
|
Foto: Pradita Utama
|
Merespons rekomendasi Ombudsman itu, Dirut Pelum Bulog Budi Waseso mempersilakan gudang beras Bulog diaudit.
"Hari ini pun ada ucapan untuk diaudit gudang Bulog, jadi yang cari kesalahan saya ayo saja, saya senang," ujar pria yang beken disapa Buwas itu di Manara Kadin, Kuningan, Jakarta, Senin (24/9/2018).
Menurut Buwas banyak informasi simpang siur soal gudang beras Bulog kosong. Sebenarnya gudang tersebut sengaja dikosongkan supaya bisa menyerap hasil panen.
"Gudang saya kosong itu difoto-foto banyak gudang kosong tetapi kalau foto dari atas cupnya ada (isi pasokan). Saya juga kan butuh space untuk menyerap itu jadi kosongkan, saya harus menyerap produk, jadi bukan difoto-foto untuk diaudit," kata mantan Kepala Badan Narkotika Nasional itu.
Dia menambahkan Bulog siap jika pemerintah memerintahkan gudang-gudang diaudit.
"Jadi cek, saya terima kasih, audit saja. Saya nothing to lose, Lillahi Ta'ala," tutur Buwas.
Bulan Depan, Kadin Rekomendasi Data Beras ke Jokowi
|
Foto: Pradita Utama
|
Rosan sendiri telah melakukan pertemuan dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan pada pagi ini. Sebab, pihaknya ingin ikut berpartisipasi menjaga ketahanan pangan Indonesia.
"Memang kita dari Bulog, perwakilan dari Kemendag dan Pertanian, ahli beras kita beri usulan-usulan dan rencananya ini rampung untuk rekomendasi Bapak Presiden dalam waktu sebulan," kata dia di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Senin (24/9/2018).
"Kita ingin grand design ketahanan pangan," sambung dia.
Lebih lanjut, ia memaparkan langkah tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan acuan data yang dikeluarkan oleh setiap kementeriannya. Sehingga pemerintah tidak mampu mengambil keputusan.
"Kita dengar ini kan datanya berbeda makanya itu tanggung jawab siapa untuk data. Karena kalau kita ambil salah satu ini pokok masalahnya 4 instansi memiliki data berbeda dan semua meyakinkan datanya benar dan ini akhirnya keluar suatu masalah dan kalau tidak bisa bersatu jalan sendiri-sendiri dan makin repot," jelas dia.
Maka dari itu, pihaknya berharap dapat segera mengeluarkan rekomendasi data tunggal untuk pedoman ketahanan pangan Indonesia.
