BPK: Presiden Minta KKP dan Bakamla Benahi Laporan Keuangan

Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bakamla membenahi laporan keuangan. Menurut Moermahadi, hal itu disampaikan Jokowi usai menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2018.

"Presiden bilang memang itu yang harus dibenahi," kata Moermahadi di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Baca juga: Laporan Keuangan KKP dan Bakamla Kembali Dapat Disclaimer

BPK kembali memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer kepada laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2017. Ini merupakan kedua kalinya kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti mendapatkan predikat paling buruk dari BPK

Menurut Moermahadi BPK sudah menyampaikan masalah disclaimer laporan keuangan tersebut kepada KKP dan Bakamla.

Baca juga: Ini Sebab BPK Kembali Beri Opini Disclaimer ke KKP

"Ya ditanya, sama masalahnya sudah kita sampaikan waktu laporan keuangan pemerintah, permasalahan di Bakamla, di ini (KKP)," jelas dia.

Melansir buku IHPS I 2018, Selasa (2/10/2018), BPK telah memeriksa 87 laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Hasilnya 2 laporan keuangan dinyatakan disclaimer yakni KKP dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Menurut BPK, realisasi belanja KKP tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan diragukan validitasnya, terindikasi tidak riil, menggunakan pagu anggaran maksimal, serta tidak dapat ditelusuri bukti pertanggungjawabannya. (hek/hns)