Korban Gempa Palu Bisa Tunda Cicilan Kredit Sampai 3 Tahun

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan kelonggaran-kelonggaran pada debitur yang terkena dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Kelonggaran tersebut berupa penundaan penagihan kredit.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, OJK memiliki payung hukum yang meminta perbankan untuk memberikan kemudahan nasabah yang terkena bencana.

"Kita sudah mempunyai kebijakan atau Peraturan OJK, kita mengatakan bahwa OJK bisa meminta atau memberikan kebijakan bank untuk tidak menagih dulu kepada debitur kena dampak bencana," ujarnya di Kantor Pusat OJK Jakarta, Kamis (4/10/2018).

"Dan bagi yang meninggal diproses kalau debitur meninggal ada asuransinya, lelang jaminan, itu proses bisnis normal," tambahnya.

Baca juga: Bos OJK Sebut Bunga Kredit Tak Langsung Ikuti Kenaikan Acuan BI

Lanjut Wimboh, kelonggaran serupa juga diterapkan ke bencana Lombok. Dia menuturkan, penundaan itu bisa berlaku 2 hingga 3 tahun.

"Sehingga bisa ditunda dan restruktur periode 2-3 tahun. Kasus Lombok kita kasih 3 tahun," ujarnya.

Kelonggaran lain, lanjut Wimboh, bisa juga berupa penyesuaian denda maupun biaya administrasi.

"Tidak ditagih reschedule, penyesuaian denda kalau ada denda, penyesuaian biaya administrasi, memberikan kemudahan para debitur," tutupnya.

Baca juga: OJK Masih Hitung Kredit yang Terdampak Gempa dan Tsunami Sulteng

(fdl/fdl)