.webp)
Hal ini disampaikannya dalam acara Pathway to Prosperity Rountable Breakfast yang merupakan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018, Acara ini membahas "Inclusive Growth and International Governance in The Digital Age" di Uluwatu Room BNDCC, Nusa Dua, Selasa (9/10/2018).
Sri Mulyani menyebut perkembangan teknologi memiliki korelasi positif dengan perkembangan ekonomi. Namun, ada fakta bahwa teknologi tinggi menyebabkan ketimpangan antar negara dan lebih banyak dirasakan negara-negara yang lebih makmur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan perkembangan teknologi sering kali membawa tantangan dan kesempatan bagi perekonomian suatu negara. Ini penting bagi negara-negara di dunia untuk mengubah risiko menjadi kesempatan.
Teknologi disebut menyebabkan disrupsi atau membuat beberapa pekerjaan menjadi tidak ada, sementara di sisi lain beberapa teknologi menghasilkan roadmap alternatif untuk perkembangan inklusif.
"Hari ini kita banyak membahas tentang kedaulatan data (data sovereignity), keamanan data dan pendidikan IT. Terkait dengan pendidikan IT, Presiden Indonesia Bapak Jokowi membuat inisiatif mengundang Jack Ma untuk memberikan course. Sementara di Indonesia ada Go-Jek dan Tokopedia yang berkembang sangat cepat. Kita harus bisa catch up dengan policy," kata Sri Mulyani.
Sehingga menurut Sri Mulyani, sangat penting untuk seluruh negara-negara di dunia untuk mengubah ancaman risiko, terkait teknologi digital menjadi keuntungan potensial, dan memikirkan bagaimana langkah yang harus diambil setiap negara untuk mengambil kesempatan ini.
"Ada kebutuhan sosial di tingkat nasional maupun tingkat internasional untuk menghadapi revolusi industri baru ini yang akan menyebabkan pemerintah, warga negara dan swasta bekerja sama dan bersama-sama mempertimbangkan prinsip kerjasama ke depan dan lintas kebijakan," ujarnya.
Sri Mulyani adalah Co-Chair dari Pathway to Prosperity Commission bersama Melinda Gates, yang memiliki tujuan menumbuhkan diskusi dan mendorong solusi antar negara untuk membuat perkembangan teknologi semakin berguna untuk menguntungkan negara-negara miskin dan kaum marjinal.
Dalam diskusi ini, Profesor Kebijakan Ekonomi dari Oxford Stefan Dercon mengatakan semua harus bekerja untuk meningkatkan ekonomi untuk pertumbuhan inklusif dalam digital ekonomi dan langkah apa yang harus diambil.
Kemudian Nandan Nikelani, Chairman Infosys mengatakan bahwa, open source adalah solusi untuk seluruh pembangunan, namun bagaimana upaya agar data tidak disalahgunakan oleh swasta.
McKinsey Global Institute Senior Fellow, Jeongmin Seong juga mengatakan, saat ini 30-40% pengeluaran masyarakat ada pada konsumsi internet. Hal ini menstimulasi sisi suplai dari usaha kecil dan menengah.
Kondisi Indonesia adalah 35% belanja dipicu dari konsumsi oleh kaum wanita, dan perkembangan teknologi telah menciptakan banyak pekerjaan, program baru dan penciptaan baru. e-Commerce, keuangan digital, hingga transaksi digital yang membutuhkan investasi yang besar.
Selain itu menurut Jeongmin, Pemerintah perlu membuat kebijakan terkait apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak boleh di lakukan dalam kompetisi di dunia digital.
Tonton juga 'Dolar AS Nyaris Rp 15.300, Ini Kata Sri Mulyani':
(hek/ara)
