BKPM Beberkan Alasan RI Nego Ulang Proyek Pesawat dengan Korsel

Jakarta - Pemerintah Indonesia negosiasi ulang proyek pembuatan pesawat tempur kerjasama dengan Korea Selatan (Korsel), Korea Fighter eXperiment dan Indonesia Fighter eXperiment (KFX dan IFX). Ada sejumlah alasan pemerintah untuk renegosiasi pembuatan pesawat tempur tersebut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, renegosiasi ini untuk penghematan devisa dalam rangka menjaga stabilitas rupiah.

Baca juga: Batal Bahas Sukhoi, Wiranto Rapat Proyek Pesawat dengan Korea

"Restrukturisasi, renegosiasi program kerjasama KFX/IFX ini bagian upaya pemerintah menghemat devisa. Kan semua setoran pemerintah di program kerja sama pesawat tempur ini ke Korea semua dibayar devisa. Sementara mata uang negara berkembang termasuk rupiah masih mengalami tekanan yang luar biasa," jelasnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Thomas mengapresiasi keputusan pemerintah Korea Selatan yang menyetujui renegosiasi proyek tersebut. Dia melanjutkan, renegosiasi juga untuk menjaga kepercayaan investor Korea Selatan, terlebih Korea Selatan berada di urutan kedua atau ketiga penanam modal di Indonesia.

"Ini tujuan utama renegosiasi, pertama bagaimana menghemat devisa sementara ini, kedua menjaga iklim investasi," sambungnya.

Baca juga: Demi Rupiah, RI Renegosiasi Proyek Pesawat Tempur dengan Korea

Dalam pembuatan pesawat tempur ini, pemerintah akan menyetor anggaran negara. Thomas tak menyebut besaran anggaran tersebut, namun negosiasi ulang dilakukan juga untuk mengurangi tekanan APBN.

"Terus terang beban kepada APBN ini cukup besar apalagi jangka panjang, terus terang puluhan triliun dan kalau beli puluhan unit sampai ratusan triliun. Karena itu nggak mungkin kita sentuh di saat APBN tertekan, rupiah cukup tertekan," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto usai rakor mengatakan Presiden Jokowi memutuskan renegosiasi proyek kerja sama pesawat tempur dengan Korea Selatan.

"Dengan kondisi ekonomi nasional, maka Presiden telah memutuskan, bukan membatalkan, tapi merenegosiasikan," kata Wiranto.

Baca juga: Kemendag: RI Mau Beli Sukhoi, Tak Ada Tekanan dari AS

Dia menjelaskan banyak poin yang akan dinegosiasikan ulang terkait program kerjasama tersebut, antara lain masalah pembiayaan dan alih teknologi.

"Banyak hal kita bicarakan, kemampuan pembiayaan Indonesia, persentase cost sharing untuk development, cost produksi, alih teknologi ke Indonesia bagaimana, keuntungan HAKI bagaimana, lalu pemasaran bagaimana, ini banyak sekali, nggak bisa sejam kita selesaikan. Kita hanya membentuk tim khusus untuk melakukan detil lagi yang harus kita renegosiasikan dengan pihak Korea Selatan," terangnya.

Wiranto menambahkan negosiasi ulang akan berlangsung selama setahun, namun dia berharap renegosiasi itu bisa diselesaikan lebih cepat.



Tonton juga video Gubernur dan BKPM Permudah Izin e-Commerce

[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)