Anggaran Disetujui, Kementan Akan Genjot Ketahanan Pangan

Jakarta - Pagu anggaran 2019 Kementerian Pertanian (Kementan) disetujui dalam Rapat Kerja antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Komisi IV DPR RI. Amran pun berharap Kementan bisa segera bekerja lagi.

"Kita sudah sepakat, dan kami usul anggaran 2019 kita percepat. Dan bulan Januari awal, Insya Allah kita bisa mulai langsung bekerja," kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (23/10/2018).

Baca juga: Siap-siap! Para Menteri Paparkan Capaian 4 Tahun Jokowi-JK

Rapat tersebut digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin (22/10/2018). Adapun rapat membahas terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL).

Dalam laporan singkat yang dibacakan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo selaku Ketua Rapat, disetujui empat poin kesepakatan, yakni pagu RAPBN Kementan, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian, pagu subsidi pupuk, dan rekomendasi kurang bayar subsidi pupuk 2015 hingga 2017.

"Komisi IV DPR RI menyetujui pagu RAPBN Kementerian Pertanian Tahun 2019, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR-RI sebesar Rp 21,6 triliun," kata Edhy.

Baca juga: Kementan Klaim Selama 4 Tahun Ada Perbaikan Kesejahteraan Petani

Edhy menyatakan bahwa kerja sama antara Kementan dengan Komisi IV sebagai mitra sangat baik dalam 4 tahun terakhir. Menurutnya, Amran dan jajarannya sangat responsif menanggapi kendala di lapangan, dan berharap bisa berlanjut hingga periode berikutnya.

"Kami merasakan bagaimana Kementerian Pertanian luar biasa terbuka untuk bekerja sama. Setiap ada keluhan di lapangan, kami telepon, langsung ada tindak lanjut. menteri dan jajarannya sangat dekat," pungkasnya

Dalam laporannya, Edhy mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan sektor pertanian yang dibagi dalam 11 Eselon I, baik direktorat jenderal, sekretariat jenderal, inspektorat jenderal maupun badan di lingkup kementerian.

Fokus utama masih pada pemenuhan pangan nasional, hal ini tercermin dari alokasi anggaran terbesar pada Direktorat Tanaman Pangan (Ditjen TP) yakni sebesar Rp 6 triliun, sementara Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang mengurusi Alat Mesin Pertanian (Alsintan), irigasi tersier, dan lain-lain mendapat anggaran sebesar Rp 4,9 triliun.

Selain itu, Komisi IV juga meyetujui DAK bidang pertanian 2019 senilai Rp 1,9 triliun, yang terdiri dari DAK provinsi sebesar Rp 400 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp 1,5 triliun. Edhy juga menerangkan bahwa pagu subsidi pupuk tahun anggaran 2019 sebanyak 9.550.000 ton atau setara dengan Rp 29,9 triliun, baik untuk pupuk urea, SP-36, ZA, NPK, maupun organik.

Terkait kurang bayar subsidi pupuk, Komisi IV DPR RI juga mendesak agar Kementerian Keuangan menyelesaikan pembayaran sebesar Rp 9,8 triliun baik untuk 2015, 2016 maupun 2017.

Dengan anggaran tersebut, Kementan memprioritaskan sejumlah kegiatan antara lain peningkatan produksi dan swasembada, lumbung pangan dan ekspor wilayah perbatasan, pengembangan dan produksi benih, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Selain itu prioritas lainnya yaitu pembangunan embung, penyediaan dan perbanyakan indukan sapi, perbaikan varietas unggul baru (VUB), klaster kawasan ekonomi pertanian, hilirisasi produk pertanian, pengembangan pertanian organik, dan sinergi program lintas kementerian/lembaga.

Terkait produksi komoditas strategis, Kementan menargetkan di 2019 pengembangan padi mencapai 84 juta ton, jagung 33 juta ton, kedelai 2,80 juta ton, bawang merah 1,41 juta ton, cabai 2,29 juta ton, dan bawang putih 0,079 juta ton.

Selajutnya pengembangan sapi sebesar 0,57 juta ton, tebu 2,50 juta ton, kelapa 3,40 juta ton, kakao 0,96 juta ton, kopi 0,78 juta ton, dan karet 3,81 juta ton. (mul/mpr)