-
Calon Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung terkait kemiskinan di Indonesia. Dia sebut 99% rakyat Indonesia hidup dalam keadaan pas-pasan.
Ketum Gerindra itu juga menegaskan bahwa apa yang disebutkannya itu merupakan data dari Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya.
Pernyataannya berbanding terbalik dengan apa yang dipamerkan oleh pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berkuasa 4 tahun. Pemerintah justru merasa telah berhasil menurunkan angka kemiskinan pertama kalinya di bawah 10%.
Apa yang disebutkan Prabowo juga berbeda dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut berita selengkapnya:
Menurut penelusuran detikFinance, yang mengeluarkan data mirip seperti yang disebutkan Prabowo adalah Oxfam, sebuah organisasi global yang fokus dalam pergerakan memperjuangkan kemiskinan. Namun dari laporan yang dikeluarkan Oxfam pada Januari 2017 menyebutkan bahwa angka itu secara global atau seluruh dunia.
Laporan itu juga mengutip pidato mantan Presiden AS Barack Obama yang mengatakan bahwa hanya 1% penduduk dunia yang mengontrol kekayaan, sementara 99% masyarakat dunia keuangannya tidak pernah stabil.
Oxfam memperkuat dengan menyebutkan bahwa sejak 2015 1% penduduk dunia memiliki kekayaan jauh lebih besar dibanding sisa penduduk dunia lainnya. Lalu sekitar 8 orang kaya raya dunia saat ini memiliki kekayaan setara dengan separuh rakyat miskin yang ada dunia jika digabungkan.
Oxfam juga menyebut bahwa pendapatan dari 10% orang termiskin di dunia hanya naik US$ 3 per tahun sejak 1988 hingga 2011. Sementara pendapatan orang terkaya yang hanya 1% dari total penduduk dunia meningkat 182 kali lipat dari itu.
Saat Prabowo mengutarakan bahwa 99% rakyat Indonedia hidup pas-pasan, pemerintah justru menyebutkan bahwa selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK berhasil menurunkan persentase kemiskinan menjadi single digit atau di bawah 10%.
Demikian disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam acara 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Auditorium Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (23/10/2018).
"Untuk pertama kali kemiskinan satu digit 9,82%," katanya.
Dia melanjutkan, penurunan kemiskinan itu sejalan dengan turunnya pengangguran. Saat ini, tingkat pengangguran menjadi 5,13%.
"Angka pengangguran menjadi 5,13%," sambungnya.
Sementara data BPS juga mencatat persentase penduduk miskin RI pada Maret 2018 ada sebesar 9,82%. Persentase itu setara dengan 25,95 juta penduduk Indonesia yang miskin.
Persentase angka kemiskinan RI itu juga menurun dibandingkan data sebelumnya di September 2017 sebesar 10,12%. Persentase itu setara dengan 26,58 juta penduduk yang dianggap miskin.
Apa yang disebutkan prabowo jauh berbeda dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mencatat untuk persentase penduduk miskin RI pada Maret 2018 sebesar 9,82%. Angka itu setara dengan 25,95 juta penduduk Indonesia yang miskin.
Lalu bagaimana kriteria masyarakat miskin versi BPS?
Menurut catatan BPS, selama periode September 2017 hingga Maret 2018, garis kemiskinan RI yang menjadi batas naik 3,63%. Pada September 2017 batas garis kemiskinan yang digunakan BPD adalah pendapatan Rp 367.160 per kapita per bulan, lalu pada Maret 2018 naik menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Harmawanti Marhaeni menjelaskan, batas garis kemiskinan itu adalah penghitungan pengeluaran masyarakat perbulannya.
"Rp 401.220 itu batas seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya per bulan di bawah sebesar itu. Jika pengeluaran seseorang per bulan di atas itu berarti dia dikategorikan tidak miskin. Di bawah itu dikategorikan miskin," terangnya kepada detikFinance, Selasa (23/10/2018).
Jika dibagi dalam perannya, paling besar yang menyumbang dalam penentuan garis kemiskinan adalah komoditi makanan yakni 73,48%. Sementara peran untuk garis kemiskinan dari komoditas bukan makanan adalah 26,52%.
Sementara untuk indeks kedalaman kemiskinan BPS mencatat pada Maret 2018 turun dari 1,79 pada September 2017 menjadi 1,71. Indeks keparahan kemiskinan juga turun dari 0,46 menjadi 0,44 pada periode yang sama.
Menurut data BPS, tingkat ketimpangan RI atau gini ratio pada Maret 2018 0,389. Angka itu turun dibanding data sebelumnya pada September 2017 yakni 0,391.
Gini ratio paling tinggi terjadi di perkotaan yakni 0,401. Sedangkan gini ratio di pedesaan pada Maret 2018 0,324.
Sedangkan dilihat dari provinsi, ada delapan dengan gini ratio di atas rata-rata Indonesia, yakni Yogyakarta 0,441, Sulawesi Tenggara 0,409, Jawa Barat 0,407, Gorontalo 0,403, Sulawesi Selatan 0,397, Papua Barat 0,394, Sulawesi Utara 0,394, dan DKI Jakarta 0,394.
.webp)
