Respons Tahun Politik, Kemenhub Serahkan Aturan Ojol ke Pemda

Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi, menjelaskan pasca putusan Mahkamah Agung terhadap Peraturan Menteri (PM) Perhubungan nomor 108 tahun 2017, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menggarap regulasi terbaru sebagai pengganti aturan tersebut.Walaupun begitu, dalam perkembangan terbaru regulasi khusus ojek online (ojol), Dirjen Budi menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) tidak banyak melibatkan diri.

"Saya bersepakat dengan Korlantas Polri bahwa hingga saat pergantian anggota DPR nanti di tahun 2019 akan riskan bila kami usulkan regulasi baru mengenai ojek online karena masa kerja mereka tinggal beberapa bulan sehingga aturannya akan kami buka peluang dengan menggunakan UU nomor 23 tahun 2014," kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (26/10/2018).

Baca juga: Cerita Driver Ojol yang Nongkrong Bareng Istri Orang Terkaya Dunia

Selanjutnya, sambil menunggu aturan baru selesai digarap, menurut Budi pemerintah daerah (Pemda) bisa mengatur ojol. Kewenangan Pemda mengatur transportasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda.

"Jadi ojek online dapat diatur dengan UU no 23 tentang Pemerintah Daerah, sepanjang tentang ketertiban dan keamanan dapat diurus," terang Budi.

Baca juga: Batal Demo saat Asian Games, Ribuan Ojol akan Geruduk Kantor Grab

Selain itu, pemerintah mendorong ada level yang sama antara taksi konvensional dan online sehingga ke depannya tidak ada predatory pricing. Yang penting prinsipnya, kata Budi, pemerintah harus memberikan perlindungan dari aspek keselamatan bagi pengemudi.

Di sisi lain aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna juga hal penting yang harus diperhatikan

Baca juga: Dishub Tertibkan Ojek Online yang Mangkal di Depan Stasiun Bekasi

"Ada 4 hal yang masih dapat dinormakan yaitu wilayah operasi, kuota, tarif dan penandaan dan plat nomor jadi yang lainnya memang dianulir dan tidak akan kami buat kembali," jelas Budi.

Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Direktorat Angkutan dan Multimoda Kemenhub, Syafrin Liputo, menambahkan kewenangan Kemenhub mengatur angkutan online hanya kepada badan hukum. Untuk hal- hal mengenai wilayah operasi, tarif, kuota ini akan dilakukan pengaturan dan bertahap akan diimplementasikan

Sementara mengenai wilayah operasi, Kemenhub akan mendorong pemerintah daerah untuk menetapkannya segera karena banyak wilayah yang belum ditetapkan. Syafrin menjelaskan bahwa dari putusan MA tersebut ada masalah terkait keselamatan dan keamanan penyelenggaraan transportasi yang tidak bisa diatur kembali, namun Menteri Perhubungan diberikan amanat untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Oleh sebab itu setelah kita menetapkan pengaturan angkutan sewa khusus kita akan tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri terkait dengan pemenuhan SPM dengan 6 kriteria yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan," tutur Syafrin.



Tonton juga 'Cara Berantas 'Tuyul' dan 'Opik' di Ojek Online':

[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)