Soal Izin Kapal di Bawah 30 GT, KKP: Urusan Provinsi

Jakarta - Nelayan di beberapa kawasan di Indonesia mengeluhkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) belum juga dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi. Akibatnya para nelayan ini nekat berlayar tanpa adanya surat izin.

Alasan dari terhambatnya SIPI yaitu, karena pemerintah provinsi tidak bisa mengeluarkan izin kepada nelayan, karena masih terhambatnya surat rekomendasi dari kementerian berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengatakan, segala perizinan bagi nelayan dengan kapal di bawah 30 GT, segala perizinannya sudah diserahkan ke Provinsi.

"Kapal berapa GT? Izin apa kalau 30 GT ke bawah urusan provinsi untuk keluarkan izin. Tidak perlu ada rekomendasi dari KKP," kata dia kepada detikFinance, Jumat (27/10/2018).

Baca juga: Sandi Janjikan Bantu Perizinan Melaut, Ini Kata Nelayan

Ia menjelaskan, sejak 8 Agustus lalu KKP sudah mengeluarkan surat edaran ke semua provinsi ke seluruh Indonesia mengenai proses perizinan satu pintu.

Ia menegaskan, tidak ada surat rekomendasi yang keluar dari KKP, semua perizinan untuk kapal dibawah 30 GT sudah bisa selesai prosesnya di Provinsi.

"Sejak tanggal 8 Agustus 2018, KKP sudah keluarkan surat edaran ke semua provinsi agar mengacu proses perizinan. Sesuai Permen No 30 tahun 2012 dan Permen 12 tahun 2012. Maka dari itu proses izin berjalan lancar di berbagai daerah. Harusnya tidak bermasalah lagi," kata dia.

Baca juga: Sandi Mau Permudah Perizinan Nelayan, KKP: Sepertinya Nggak Paham

Tonton juga 'Inilah Alasan Kenapa Kapal Maling Ikan Harus Ditenggelamkan!':

[Gambas:Video 20detik]

(eds/eds)