Mendes: Antrean Transmigrasi Seperti Antre Haji

Jakarta - Politikus Partai Kebangkitan Eko Putro Sandjojo didapuk menjadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak 27 Juli 2016. Ada kata 'Transmigrasi' dalam kementerian yang dia pimpin.

Program transmigrasi sangat populer di masa orde baru dan menjadi andalan pemerintahan Presiden Soeharto. Namun sejak Soeharto tumbang, program ini tak lagi terdengar.

Namun menurut Eko, sejak dia memimpin Kementerian Desa PDTT, antrean warga yang ingin transmigrasi sangat banyak. Bahkan mirip antrean orang naik haji. Ini terjadi lantaran kini tidak semua daerah terima transmigran karena lahan yang semakin berkurang. Hanya ada sebagian kecil pulau pulau di Indonesia yang masih mau terima transmigran.

"Transmigran itu kayak naik haji, yang daftar banyak terutama dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogya. Dan Pemerintah daerahnya da mendukung juga, menganggarkan juga. Dan kemudian daerah tujuan yang menerima transmigrasi, mereka juga menganggarkan juga," kata Eko saat Blak blakan dengan detikFinance yang tayang, Jumat (26/10/2018).

Baca juga: Mendes Buka-bukaan Kasus Korupsi Dana Desa

Menurut Eko, stimulus yang diterima para transmigran tetap sama dengan dulu yakni rumah dan tanah 2 hektar. Transmigrasi zaman orde baru banyak yang gagal karena program produksi pertaniannya tidak terintegrasi secara vertikal. Kala itu tak ada pengusaha yang membeli produk pertanian petani transmigrasi.

Kini Menteri Eko memperbaiki program transmigrasi. Pertama kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada direvitalisasi agar ekonominya lebih maju melalui program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Kedua akan menghidupkan kembali kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri.

Baca juga: Ada yang Kaitkan Dana Kelurahan dengan Pilpres, Begini Kata Mendes

Eko mengatakan sejak dimulai pada 1956, program transmigrasi sudah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Tercatat hingga kini kawasan transmigrasi mampu membangun lebih dari 1100 desa definitif, 430 kecamatan, 120 kabupaten/kota dan 2 ibu kota provinsi.

Untuk informasi seputar Kemendes silakan baca di sini. (erd/dna)