Presiden Joko Widodo (
Jokowi) meresmikan pembebasan biaya tol Jembatan Suramadu. Kini masyarakat bisa melintas di jembatan itu tanpa biaya alias gratis.
Acara peresmian pembebasan biaya tol itu berlangsung di tengah Jembatan Suramadu, tepatnya di jalur dari arah Bangkalan menuju Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Ibu Negara Iriana ikut dalam kegiatan ini.
Jokowi menjelaskan alasan dia membebaskan biaya tol Jembatan Suramadu tersebut. Bermula dari adanya masukan dari para tokoh masyarakat dan agama serta Ikatan Keluarga Madura (Ikama) di tahun 2015 yang ingin agar biaya untuk sepeda motor dibebaskan.
"Dan setelah kami hitung, kami kaji kemudian digratiskan. Kemudian tahun 2016 ada masukan lagi agar tarif tol (untuk mobil) dipotong 50% dan kami putuskan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, dari perhitungan yang dilakukan, keberadaan Tol Suramadu itu belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Madura.
Jokowi mengatakan, alasan dirinya memutuskan untuk menggratiskan tol Jembatan Suramadu karena masukan dari para tokoh masyarakat dan agama, serta Ikatan Keluarga Madura (Ikama). Pada 2015, usulan yang diterima Jokowi agar biaya untuk sepeda motor dibebaskan.
"Dan setelah kami hitung, kami kaji kemudian digratiskan. Kemudian 2016 ada masukan lagi agar tarif tol (untuk mobil) dipotong 50% dan kami putuskan," kata Jokowi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018).
Akan tetapi hal tersebut belum memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi Madura.
Untuk itu, kata Jokowi, dengan penghitungan dan menimbang masukan dari berbagai pihak, terutama tokoh masyarakat dan agama, maka Tol Jembatan Suramadu resmi berganti nama menjadi Jembatan Suramadu non tol. Dengan ini, masyarakat bebas melintas tanpa dikenai biaya.
Jembatan Suramadu diresmikan oleh Presiden ke-6 Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 10 Juni 2009.
Jauh sebelum diresmikan, jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura ini telah digagas oleh Soekarno.
Gagasan Soekarno ini lantas disikapi oleh Soeharto selagi menjadi pimpinan Indonesia, dan baru mulai dibangun oleh Megawati Soekarno Putri pada 20 Agustus 2003.
Setelah beroperasi sembilan tahun, Jembatan Suramadu akhirnya digratiskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran mendengar keluhan warga soal tingginya tarif.
Sehingga, Jembatan Suramadu ini bisa dikatakan digagas oleh Soekarno, disikapi oleh Soeharto dan dibangun oleh Megawati, diresmikan SBY, dan digratiskan Jokowi. Begitulah sejarah panjang dibangunnya Jembatan.
Keputusan tersebut memang mengundang banyak pertanyaan, apalagi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019. Lantas apakah keputusan tersebut mengandung unsur politik?
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan, keputusan Presiden Jokowi bisa saja mengandung unsur politik.
"Terus apakah politis, ya tentu kan di Madura banyak basis NU, bisa saja tahun politik itu apa saja bisa urusan politik," kata Agus saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (27/10/2018).
Agus juga menilai bahwa keputusan Presiden Jokowi menggratiskan Jembatan Tol Suramadu akan memberatkan APBN. Pasalnya, APBN harus mengalokasikan anggaran kepada Kementerian PUPR untuk biaya perawatan jembatan dan jalan tersebut.