.webp)
"BPS cuma rilis data beras tahun 2018 bahwa kita surplus 2,85 juta ton. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak pernah rilis data yang menggunakan metode KSA (kerangka sampel area). Data beras tahun 2018 itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada data pendukung dari tahun sebelumnya untuk memastikan kondisi stok beras saat ini," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/10/2018).
Winarno menyebutkan karena pada tahun sebelumnya, BPS tidak merilis data beras, maka pihaknya merujuk kepada data survei yang dilakukan Sucofindo. Pada bulan Juni 2017, Sucofindo merilis bahwa sebanyak 15 juta kepala keluarga petani memiliki stok beras sebanyak 5,6 juta ton. Dengan ditambah stok yang ada di masyarakat, maka total ada 8,1 juta ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika kita menggunakan data hasil survei Sucofindo untuk ditambahkan ke produksi surplus 2,85 juta, maka total kita memiliki sekitar 9,1 juta ton beras. Sebetulnya data ini tidak berbeda jauh dengan data yang dirilis BPS bersama Kementan sebelumnya," ungkap Winarno.
Bulog, menurut Winarno kesulitan menyerap gabah karena pemerintah masih menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang diatur oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Meskipun Kementerian Pertanian sudah memberikan fleksibilitas 10%, Winarno menilai itu belum cukup untuk menutupi biaya produksi petani.
"Bulog menggunakan instrumen itu untuk menyerap gabah, ya akhirnya kesulitan untuk dapat barang. Akhirnya harga jadi mahal dan barang tidak ada di gudang Bulog. Lalu pemerintah menyebutkan harus impor. Padahal barang itu sebetulnya ada," keluh Winarno.
