Kementan: KPK Sudah 3 Tahun Kawal Anggaran

Jakarta - Kementan menyebut telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa semua anggaran sebagai langkah antisipasi dan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan Tim Investigasi KPK sudah 3 tahun memantau setiap kinerja.

"Kegiatan dipantau sebelum terjadi kesalahan sudah terlebih dulu ditegur. Jadi pada prinsipnya semua kegiatan dilakukan dengan kehati-hatian, jika masih ada yang main-main maka akan ditindaklanjuti. Ini semua untuk menghindari terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran" ujar Amran, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/11/2018).

Amran menambahkan sedikitnya ada 3 sampai 4 orang yang ditempatkan untuk mengawasi kerja Kementan.

"Kementan ingin terbebas dari KKN maka kinerja kami selalu diawasi oleh KPK sejak 2016. Khususnya Tanaman pangan ada satgas pangan, KPK, Kejaksaan, Polri semua kegiatan dipantau," jelasnya.

Baca juga: Darmin: Rapat Impor Jagung Permintaan Mentan, Jangan Membelokkan

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Syukur Irwanto menyampaikan data laporan hasil audit di Kementan dalam beberapa tahun terakhir. Dua tahun berturut-turut, laporan keuangan Kementan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan laporan keuangan ini diraih pada 2016 dan 2017.

Kementan juga mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kementerian anti gratifikasi pada 2017. "Perolehan WTP Kementan di tahun 2016 dan 2017 merupakan opini tertinggi dan pertama yang diraih Kementan," ujar Syukur.

Pada 2006-2007 Kementan sempat mendapatkan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2013-2014 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan di tahun 2015.

Baca juga: Menguak Alasan RI Terpaksa Impor Jagung saat Surplus

Sementara itu, Anggota IV BPK Rizal Djalil saat menyerahkan Laporan Pemeriksaan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LHP LKKL) kepada Amran menyatakan penilaian dari laporan keuangan berdasarkan standar yang diatur pemerintah. Sehingga penilaian ini bukan penilaian subjektif dari BPK.

Di lain pihak, pengamat Kebijakan Publik Digiplay Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP menilai Kementan telah optimal mengelola anggaran. Ia mengurai beberapa indikator, di antaranya nilai tukar petani (NTP) sebagai potret kesejahteraan petani yang tren nya meningkat sesuai dengan laporan BPS.

"Lalu angka penduduk miskin di desa juga menurun. Mayoritas penduduk yang tinggal di desa bekerja sebagai petani," jelasnya.

Selain itu, lanjut Fahmi, kebijakan clean ministry yang diterapkan Amran berjalan cukup baik. Fahmi menggarisbawahi Amran berkomitmen menggandeng KPK untuk mengawasi kerja kementeriannya.

Fahmi juga menanggapi adanya perbedaan data beras yang dikeluarkan BPS dengan metode baru KSA dan metode lama. Adanya perbedaan itu dinilai bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan kementerian terkait. (mul/ega)