Insentif Fiskal Pemerintah Bisa Laku, Ini Syaratnya

Jakarta - Langkah pemerintah yang merevisi kebijakan investasi dan insentif fiskal dinilai belum cukup mendorong pengusaha menanamkan modalnya di Indonesia.

Peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah jika ingin investor menanamkan banyak dananya di Indonesia.

"Soal perizinan yang mudah, birokrasi daerah yang sinkron dengan pusat, pembebasan lahan prosesnya cepat, harga energi yang terjangkau khususnya harga gas," kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Baca juga: Penyebab Insentif Fiskal Pemerintah Belum Laku

Investor juga berharap, kata Bhima, infrastruktur di kawasan industri sudah terintegrasi dengan pelabuhan agar biaya logistik menjadi lebih murah, hingga tidak adanya pungutan liar (pungli).

"Itu kuncinya, sama satu lagi kepastian hukum terutama jelang tahun politik," ujar dia.

Menurut Bhima, apa yang diharapkan pengusaha sudah dijalankan oleh pemerintah, akan tetapi belum berjalan efektif. Seperti halnya kemudahan berusaha dan proses perizinan yang bisa diakses lewat online single submission (OSS).

Baca juga: Jokowi 'Obral' Insentif Fiskal, Bisa Genjot Ekonomi RI?

Menurut Bhima, OSS masih perlu dievaluasi karena terdapat ego sektoral antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan BKPM. Serta merealisasikan harga gas murah seperti yang dijanjikan dan dituangkan dalam peket kebijakan ekonomi.

"Bukan pemerintah tidak melakukan apa-apa tapi kurang koordinasi saja di internal," kata dia. (hek/ara)