.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan keinginan pemerintah untuk arah pendidikan vokasi. Menurut Darmin, pendidikan vokasi Indonesia masih belum efektif.
Darmin menyoroti kurikulum SMK yang menurutnya masih belum bisa fokus membuat muridnya memiliki keahlian. Menurutnya, kurikulum di Indonesia terlalu banyak mengajarkan keahlian, daripada membuat ahli.
"Dia (murid) terlalu diajar banyak, tapi sedikit-sedikit, ya tidak bisa juga. Begitu dites, ngelas sedikit bisa tapi begitu bongkar motor, apa-apa nggak ngerti lagi," ujar Darmin dalam paparannya pada acara Rembuk Pendidikan Kejuruan SMK 2018, di Pullman Hotel Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Darmin juga menyampaikan bahwa menurut Presiden biaya SMK terlalu mahal. "SMK di mata Presiden terlalu mahal, 3 tahun hanya dapat ijazah sangat terlalu mahal," ujarnya.
Darmin mengusulkan agar sekolah-sekolah vokasi, khususnya SMK bisa menggunakan modul khusus. Modul tersebut berisi kurikulum yang fokus membuat murid memiliki kompetensi yang lebih baik.
"Maka misal modul bikin rumah, tahun pertama dia dapat kompetensi bikin pintu dan jendela. Kemudian, tahun kedua barangkali nambah jadi kompetensi pasang pondasi, kemudian ada urusan, air, listrik kemudian pasang dinding sama atap," jelas Darmin.
Darmin menyimpulkan apabila sekolah vokasi sistem kurikulumnya dengan modul, tamatan SMK sudah dipastikan siap untuk berkerja. Bahkan, membuka lapangan kerja sendiri.
"Kalau tamat dia punya ijazah 5 standar kompetensi misalnya, masa nggak bisa kerja kayak gitu? Kalaupun nggak bisa kerja, tapi bisa lah bikin (lapangan) kerja," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tonton juga 'Bangga! Angklung Masuk Kurikulum di Sekolah Inggris':
 |
