Skema ini, kata Sri Mulyani akan mengurangi ketergantungan utang sebagai modal pembangunan infrastruktur tanah air. Karena yang akan mengambil utang adalah badan usahanya bukan pemerintahnya.
"Untuk infrastruktur pembiayaan kami akan terus mengembangkan berbagai sumber pembiayaan termasuk creative financing yang tidak hanya berskala dari dana publik dan dari utang," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami terus mengembangkan berbagai mobilisasi dana yang nggak hanya berasal dari publik, dari BUMN, namun juga berasal dari swasta dan bahkan dari philantrophis dalam bentuk blended finance sekaligus juga mendukung Menteri BUMN dalam melakukan sekuritisasi dan pembiayaan proyek menggunakan ekuitas," ujar dia
Adapun, beberapa proyek yang akan dibangun dengan skema KPBU pada tahun depan, untuk sektor perhubungan ada rel kereta Pare-pare di Makassar, Pelabuhan Bau bau, perluasan Bandara Komodo di Lombok, dan pembangunan TOD di salah satu stasiun.
Sedangkan untuk sektor PUPR, ada proyek air bersih atau SPAM di Lampung dan Sumatera Barat, lalu dua lagi proyek jalan tol dengan skema availibility payment.
Tonton juga 'Eksklusif Menko Luhut: Utang, Infrastruktur, dan TKA China':
(hek/fdl)