.webp)
Berbicara dalam rangka Jambore Sumber Daya PKH 2018, Jokowi meminta kepada para pendamping keluarga penerima manfaat (KPM) harus bisa validasi data. Sehingga, penyaluran PKH tepat sasaran.
"Tolong dilihat, validasi data, bahwa yang menerima itu yang berhak menerima, kebenaran data itu penting sekali. Dan itu tanggung jawab bapak ibu sekalian," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau mau menurunkan kemiskinan single sigit butuh tenaga ekstra, sehingga muncul yang namanya PKH," ujar dia.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat ini berjumlah 10 juta, angka ini juga tetap berlanjut di tahun 2019. Jokowi menargetkan pada 2020 pemberian PKH bisa dirasakan kepada 15,6 juta KPM.
"Jadi tugas bapak ibu semakin berat, mendampingi keluarga ini agar loncat ke level yang lebih tinggi," ungkap dia.
Adapun, anggaran PKH untuk 2019 naik dua kali lipat dari yang sebelumnya Rp 19 triliun menjadi Rp 34 triliun. Selain itu, pemerintah juga pada tahun depan fokusnya membangun SDM yang menjadi prasyarat Indonesia menjadi negara maju.
"Infrastrukturnya sudah, kalau pembangunan SDM dilupakan ya sulit bersaing. Oleh sebab itu ke depan kita bergeser fokus ke pembangunan SDM," kata dia.
"Jadi yang kita perhatikan itu bukan urusan fisik infrastruktur saja, tapi pengembangan SDM kita berikan perhatian lewat bantuan PKH, ini wujud sebuah keberpihakan negara kepada rakyatnya," sambungnya.
Tonton juga 'Idrus Yakin Agus Gumiwang Bisa Tekan Angka Kemiskinan Jadi 9,3%':
(hek/fdl)
