.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku masih ada tiga pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan di tahun 2018.
Di antaranya adalah penyelesaian Perpres Percepatan Penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Perpres Reforma Agraria, dan Inpres Moratorium Kelapa Sawit.
"Kalau yang lain itu kan sudah berjalan. Sebetulnya, dengan Menteri Kehutanan dan Menteri Agraria itu ada 2 Perpres dan 1 Inpres mengenai lahan (yang belum selesai)," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (14/12/2018).
Darmin menjelaskan, Perpres PPTKH sejatinya menentukan pemanfaatan lahan yang berada di dalam kawasan hutan. Hingga saat ini, para pemerintah daerah telah mengusulkan dan sedang masuk tahap identifikasi dan evaluasi.
"Wah itu urusannya rumit betul, tanah dalam kawasan hutan, bayangin saja. Kita ada banyak sekali lahan yang masuk di kawasan hutan. Kita harus putuskan mau diapain," ujarnya.
Baca juga: Cerita Dualisme di Balik Pembubaran BP Batam |
Untuk moratorium perluasan lahan kelapa sawit, kata Darmin juga tidak mudah diselesaikan. Karena, pemerintah selama tiga tahun. Dalam waktu tersebut, pemerintah pun akan mengevaluasi seluruh dokumen kepemilikan lahan kelapa sawit bagi pengusaha maupun individu.
"Dalam 3 tahun itu, kita identifikasi semua kebun sawit, mau 1 hektar punya perorangan, mau 100 ribu hektar punya konglomerat, kita akan cek surat-suratnya beres nggak. Jangan cuma kemudian sudah hasilnya banyak, izin sama sertifikasinya tidak diurusin," kataa Darmin.
Selanjutnya, penyelesaian program reforma agraria bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
"Nah ini nanti sebenarnya di-link tiga-tiganya," ujarnya.
"Yang juga sedang kita siapkan, bukan karena sudah lewat batasnya, yang mau dilaunching besar-besaran tahun depan ya vokasi. Ya itu dia program besar," sambung Darmin.
