.webp)
Menurut Susi disclaimer itu terjadi karena berbagai masalah pengadaan barang dan jasa.
"Begitu panjang proses dan prosedur, namun beberapa harusnya jadi safety ya. Akhirnya kita bayar terlalu banyak dibandingkan delivernya yang menyebabkan semacam default akhirnya kita kena disclaimer," kata dia dalam acara Pengadaan Barang dan Jasa di KKP, Jakarta, Kamis (20/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan opini disclaimer itu malah menjadi label untuk Susi karena dia harus bertanggung jawab.
"Disclaimer itu menjadi label saya pribadi. Akhirnya di luar karena saya menterinya. Kalau bapak, ibu semua ikut grup WhatsApp, orang yang nggak suka kebijakan atas kapal tenggelam itu penuh dengan cemoohan bagaimana menterinya tidak mampu mengelola anggarannya," kata Susi.
Sementara itu, ia juga menjelaskan minimnya transparan prosedur di KKP telah terjadi sejak bertahun-tahun lalu, padahal jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh KKP bisa memiliki anggaran yang lebih besar setiap tahunnya.
Baca juga: Upaya Susi Berantas Pengebom Ikan di Laut RI |
"Saya tidak mengerti karena sebelum saya masuk KKP itu sudah ada (prosedur) 15 tahun. Bahkan sebelum KKP masih di pertanian juga sama kenapa proses-proses seperti ini tidak menjadi lebih baik. Kalau kita dari awal Rp 13 triliun, naik jadi Rp 17 triliun, naik jadi Rp 20 triliun, sekarang mungkin posisi kita dalam 4 tahun sudah membelanjakan at least Rp 40 triliun," tutup dia. (hns/hns)
