Dapat IUPK, Apa Untungnya Buat Freeport?

Jakarta - Akhirnya Holding BUMN Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto telah menyelesaikan proses pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan begitu PTFI sudah kantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK).

Penyerahan IUPK sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) itu dilakukan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono kepada Executive Vice President Freeport Indonesia Tony Wenas. Lalu apa untungnya buat PTFI?

Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian ESDM, Jumat (21/12/2018), dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Baca juga: Pembelian Saham Lunas, Freeport Resmi Dapat IUPK

Terkait dengan pengalihan saham, Inalum telah membayar US$ 3.85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9.36% menjadi 51.23%.

Kepemilikan 51.23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% oleh BUMD Papua.

Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar US$ 819 juta yang dijaminkan dengan saham 40% di IPPM. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Baca juga: Jalan Panjang RI Caplok Saham Freeport, Hari Ini Lunas!

Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.

Tuntasnya proses divestasi telah membuktikan ke dunia internasional bahwa Indonesia tetap mematuhi konstitusi yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri tanpa harus memaksakan kehendak dan menasionalisasi kepemilikan asing. (das/ara)