.webp)
Mendengarkan kabar tersebut, Basuki langsung menghubungi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR. Basuki mengaku kaget sekaligus sedih terhadap kejadian ini.
"Hari ini kami dikejutkan kegiatan yang sangat menyedihkan hati kami, mengagetkan kami. Kami sudah diamanahi melaksanakan pembangunan infrastruktur sebaik-baiknya, ternyata ada anggota kami yang melakukan itu," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat malam (28/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia baru mendapatkan informasi, bahwa OTT yang dilakukan KPK terkait lelang proyek air minum yang tupoksinya berada di bawah Ditjen Cipta Karya. Dia bilang, proses pengadaan barang dan jasa memang proses yang rentan terhadap penyimpangan.
"Kami sudah kumpulkan jangan sampai teledor. Karena yg paling rentan itu di pengadaan barang dan jasa," katanya.
Basuki mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa sebaik mungkin, seperti dengan menggandeng sejumlah pihak yang bisa mengawal dengan baik proses lelang. Namun, tetap saja ternyata masih ada celah.
"Dalam pelaksanaan kita didampingi aparat Irjen. Bahkan sampai ke Kejagung. Jadi semua mekanisme sudah kita coba sudah laksanakan sebaik-baiknya. Tapi pengadaan barang dan jasa tak hanya dari PU saja, tapi ada juga penyedia jasa seperti kontraktor dan konsultan yang diwadahi asosiasi," katanya.
Sementara itu sampai saat ini belum diketahui detail proyek yang terkena OTT KPK. KPK mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat di Kementerian PUPR kemungkinan terkait proyek air minum di daerah.
"Diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi detikcom.
(eds/ang)
