-
Biaya logistik merupakan bagian terpenting dalam suatu perdagangan. Namun ternyata, Indonesia tercatat menjadi yang paling tinggi biaya logistiknya di Asia.
Salah satu contohnya, yakni biaya logistik dari Surabaya ke Papua yang dipatok hingga Rp 20 juta. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo berdasarkan data Asosiasi Logistik dan Forwading tahun 2019.
Biaya logistik Indonesia menjadi yang paling tinggi, salah satunya biaya Surabaya-Papua yang mencapai hingga Rp 20 juta.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengungkapkan biaya logistik barang yang dikirim ke luar negeri lebih murah dibanding dalam negeri.
"Ini yang utama biaya logistik kita, Makassar ke Surabaya itu kontainer 20 ft biayanya Rp 20 juta. Coba kalau dibandingkan kirim Surabaya ke Singapura itu hanya Rp 2,8 juta, ke Jepang cuma Rp 4,2 juta," kata Soekarwo di acara Outlook Perekonomian Indonesia 2019, di Hotel Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Selain itu Soekarwo juga memaparkan biaya logistik termahal adalah dari Surabaya ke Papua. Biaya logistik ke daerah tersebut capai angka Rp 20 juta lebih.
"Surabaya ke Jayapura dan Merauke ini paling mahal sampai 20 juta lebih. Surabaya ke Jayapura saja bisa Rp 20-57 juta, ke Merauke Rp 23 juta," ungkap pria yang juga akrab disapa Pakde Karwo ini.
Menurut Soekarwo hal ini menjadi perhatian bagi daerah. Kerja sama antar daerah pun menurutnya harus dieratkan.
"Inilah mengapa pentingnya kerja sama antar daerah. Ini harus jadi perhatian bersama," kata Soekarwo.
Ekonom Indef, Bhima Yudisthira mengatakan saat ini rata-rata biaya logistik di Indonesia masih sebesar 24% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari idealnya di angka Rp 15% per PDB.
"Kalau dilihat rata-rata biaya logistik di Indonesia itu 24% dari PDB itu secara nasional. Padahal, idelanya di Indonesia seharusnya 15% dari PDB supaya lebih kompetitif," kata dia kepada detikFinance, Selasa (8/1/2019).
Lebih lanjut, ia menjelaskan angka 24% dari PDB tersebut menjadi yang paling tinggi di Asia. Maka dari itu diperlukan pembenahan-pembenahan infrastruktur guna menurunkan biaya.
Kata Bhima, langkah yang bisa dilakukan pemerintah dengan melakukan pembenahan infrastruktur hingga kebijakan mempercepat waktu bongkar muat barang di pelabuhan.
"Masalah di Indonesia, angka segitu itu tertinggi di Asia. Makanya dengan upaya pembenahan infrastruktur dan macam-macam bisa menekan biaya logistik jadi 15%," papar dia.
Sementara itu, biaya logistik dari Surabaya-Papua dinilai terlalu mahal bila dibandingkan biaya menuju Jepang yang hanya sebesar Rp 4 juta. Sebab, dari segi jarak Papua lebih dekat dibandingkan Jepang.
"Untuk kasus Papua itu biaya mahal karena logikanya itu lebih mahal dari Jepang kan. Apalagi jarak tempuh sebenarnya lebih dekat Papua," tutup dia.
Menurut Bhima tingginya biaya logistik dikarenakan infrastruktur maritim yang belum terpenuhi. Sebab, saat ini jumlah pelabuhan dalam di Papua masih sedikit dibandingkan dengan negara lain.
Selain itu, masalah terkait waktu bongkar muatan atau dwelling time hingga jumlah armada juga ikut memengaruhi.
"Masalah infrastruktur itu kita di pelabuhan dalam. Itu masih sedikit. Lalu juga waktu dwelling time itu kita masih lama dibandingin internasional dan jumlah pemain armada masih sedikit ke Papua akhirnya," kata dia kepada detikFinance, Selasa (8/1/2019).
Ia mengungkapkan, pemerintah harus segera mendorong pembangunan infrastruktur serta memangkas waktu dwelling time di daerah tersebut. Dengan begitu, jumlah pemain armada logistik bisa ikut bertambah dan biaya antar juga ikut berkurang.
"Jadi kalau mau lebih rendah (biaya logistik), dwelling time harus dipangkas, bea cukai lebih efisien, lebih cepat lagi, pembangunan infrastruktur juga seperti pelabuhan" jelas dia.
Sementara itu, ia mengungkapkan saat ini rata-rata biaya logistik di Indonesia sebesar 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini termasuk tinggi dari yang seharusnya di angak 15% per PDB.
Biaya logistik di Indonesia menjadi yang paling tinggi di Asia. Pemerintah mesti mendorong pembangunan infrastruktur untuk menurunkan tarif tersebut.
Menurut Ekonom Indef, Bhima Yudishtira pemerintah mesti membangun infrastruktur lebih giat lagi, khususnya untuk barang. Sebab, saat ini pembangunan masih berorientasi pada angkutan orang.
"Prioritas bangun infrastruktur logistik daripada angkutan orang. Saat ini di Indonesia masih fokus pada angkutan orang padahal yang dibutuhkan barang," kata dia kepada detikFinance, Selasa (8/1/2019).
Selain itu, ada juga cara lain seperti memberikan subsidi tarif tol pada angkutan truk. Selama ini, kata Bhima, masih banyak truk yang tidak memanfaatkan jalan tol karena tarif tinggi.
Maka dari itu, semestinya pemerintah memberikan subsidi atau tarif yang lebih rendah kepada truk atau angkutan logistik dibandingkan angkutan pribadi.
"Subsidi tarif tol untuk angkutan truk. Subsidi bisa lewat dana Pemda. Selama ini, masih banyak truk yang nggak menggunakan jalan tol karena mahal. Padahal fungsi tol kan untuk memperlancar arus logistik," ungkap dia.
Terakhir, cara untuk menurunkan biaya logistik yang tinggi pemerintah diharapkan untuk merombak birokrasi internal di pelabuhan. Hal itu untuk mempercepat waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time.
"Reformasi birokrasi di internal bea cukai untuk percepat proses pre clearances di pelabuhan atau dwelling time," tutup dia.
.webp)
