.webp)
Hal tersebut dia sampaikan dalam acara debat perdana capres-cawapres 2019. Jokowi memamerkan sistem perizinan tersebut kepada lawan politiknya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Namun perlu diketahui, masih ada hal-hal yang menjadi catatan dalam implementasi OSS. Hal itu disampaikan langsung oleh Jokowi saat meninjau pelaksanaan OSS di Kantor BKPM, Jakarta beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini yang memang yang paling sulit adalah mengintegrasikan kabupaten dan kota. Ada 514 kabupaten kota dan 34 provinsi dan ini yang akan kita temukan jika nanti ada kecepatan di pusat juga ada kecepatan di daerah," tuturnya 14 Januari 2018.
Walaupun Jokowi mengklaim urus izin lewat OSS hanya 2 jam, sayangnya itu hanya penyelesaian izin permulaan saja.
"Dua jam bisa mengurus izin-izin permulaan. Itu langsung bisa jadi. Izin apa tadi, izin nomor induk berusaha, dan izin usaha itu sudah bisa langsung memulai investasinya. Kegiatan investasi sudah bisa dimulai," jelasnya.
Setelah itu, pelaku usaha masih harus mengurus service level agreement yang prosesnya memakan waktu 1 bulan. Dalam tahap itu terdapat pengurusan izin lokasi, izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan.
Jokowi pun berniat ingin mengumpulkan seluruh pejabat di daerah. Tujuannya untuk melakukan sinergi antara pengurusan izin di daerah dan pusat.
"Ini kita lihat dulu, baru nanti akhir bulan ini kita kumpulkan bupati wali kota untuk mengintegrasikan sistem ini ke daerah. Karena semua daerah sudah punya," tutupnya.
