Jawa Butuh Jalur Kereta Baru, Pengamat: Bekas Belanda Digandakan

Jawa Butuh Jalur Kereta Baru, Pengamat: Bekas Belanda Digandakan

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Senin, 21 Jan 2019 13:11 WIB
Foto: Muhammad Idris
Jakarta - Bercermin dari Eropa, India, Jepang, dan China, transportasi massal seperti kereta api menjadi pilihan masyarakatnya. Pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun dinilai harus mulai fokus membangun transportasi massal seperti kereta api.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan pemerintah seharusnya sudah cukup dalam membangun jalan tol. Ke depannya, kata dia, masyarakat lebih membutuhkan transportasi massal ketimbang jalan tol.

"Antar kota itu dengan moda kereta. Dalam kota dengan angkutan bus," kata Djoko kepada detikFinance, Jakarta, Senin (21/1/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT



Djoko menilai transportasi massal penting untuk dikembangkan, khususnya di Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya. Aktivitas menggunakan transportasi massal dinilai harus lebih diutamakan ketimbang pembangunan jalan tol untuk ke depannya.

"Di Pulau Jawa yang sudah menjadi Pulau Kota, keberadaan transportasi umum adalah penting. Pasalnya, populasi penduduk cukup banyak dan sudah padat," kata Djoko.

"(Dan pemerintah) juga harus dijaga di sepanjang jalan tol jangan terjadi peralihan tata guna lahan seperti tol Japek (Jakarta-Cikampek) yang tidak tinggal secuil lahan tersisa untuk pertanian," sambungnya.

Lebih dari itu, menurut Djoko pembangunan kereta api lebih murah dibanding jalan tol. Baik dari aspek konstruksi, sosial, ekonomi, mapun lingkungan.

"Seluruh jaringan rel yang dibangun Pemerintah Hindia Belanda dapat dibuat ganda karena lebar lahannya rata-rata 22 meter. Artinya, tidak perlu dilakukan pembebasan lahan lagi. Bandingkan dengan tol yang harus membebaskan lahan selebar minimal 60 meter," katanya.

(fdl/eds)

Hide Ads