Sri Mulyani Lapor ke JK soal Pajak dan Rehabilitasi Lombok

Sri Mulyani Lapor ke JK soal Pajak dan Rehabilitasi Lombok

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 24 Jan 2019 17:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini memanggil beberapa menteri kabinet kerja ke kantornya, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pertemuan dengan Sri Mulyani dimulai pada pukul 14.30 WIB dan selesai pada pukul 16.25 WIB atau sekitar dua jam. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun didampingi oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Negara Isa Rachmatarwata, dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

Sri Mulyani mengatakan, dalam pertemuan tersebut Wapres JK meminta penjelasan soal ekonomi terkini dan evaluasi kinerja APBN 2018 khususnya penerimaan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya Wapres menanyakan kondisi ekonomi terkini terutama dari sudut kita di Kemenkeu penerimaan pajak tahun 2018, evaluasinya," kata Sri Mulyani, Kamis (24/1/2019).


Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani memberikan penjelasan bahwa sektor dan komponen perpajakan mana saja yang mengalami kenaikan.

Menurut Sri Mulyani, sektor manufaktur, perdagangan, pertambangan hingga konstruksi selama 2018 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi.

"Pada dasarnya menggambarkan bahwa denyut ekonomi kita cukup kuat, penerimaan pajak dari sektoral terutama dari sektor-sektor mulai dari manufaktur, konstruksi termasuk sektor perdagangan itu meningkat cukup, pertambangan itu meningkat cukup tinggi," ujar dia.


Selain itu, Sri Mulyani juga mendapat laporan dari Wapres JK mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana seperti Lombok. Dirinya diminta untuk memastikan anggaran program penanggulangan bencana itu siap.

"Mengenai program untuk pembangunan rumah bantuan rumah dan juga kebutuhan anggarannya tadi estimasi juga sudah sampaikan, kita rasa karena dapat di UU APBN 2019 ada memang cadangan untuk rehabilitasi rekonstruksi. Jadi saya rasa perhitungan yang disampaikan Bapak Wapres dengan Menteri PU masih ada dalam perkiraan yang kita sudah cadangkan," jelas Sri Mulyani. (hek/ara)

Hide Ads