.webp)
Menanggapi itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengatakan, hal tersebut menciderai perasaan pegawai yang bekerja di Kemenkeu.
"Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo: 'Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang', sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-undang. Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-undang, apalagi seorang Calon Presiden," paparnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan, pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan dengan persetujuan DPR. Lalu, dibahas secara mendalam dan teliti.
"Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara," ujarnya.
"APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR," tambahnya.
Untuk diketahui, Prabowo sebelumnya mengkritik keras soal utang. Sebab, utang pemerintah terus menumpuk.
Lalu, Prabowo menegaskan, jangan lagi ada penyebutan Menkeu melainkan diganti Menteri Pencetak Utang.
"Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019).
Tonton juga 'Menkeu soal Utang untuk Infrastruktur: Jauh Lebih Besar Hasilnya':
(zlf/zlf)
