.webp)
"Data Ace salah. Kalau kita tidak bisa cari data yang benar, sebaiknya diam. Daripada berdosa menuduh orang lain melempar hoax," kata Dradjad kepada detikFinance, seperti ditulis Senin (28/1/2019).
Dradjad menerangkan, pagu anggaran untuk pembayaran utang yaitu pembayaran pokok utang dan bunga utang, lebih besar dari pagu anggaran infrastruktur. Sederhananya, kata dia, uang untuk bayar utang yakni pokok dan bunganya jauh lebih besar dari anggaran infrastruktur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Realisasi 2017 mungkin sekitar Rp 390 triliun. Realisasi ini biasanya jarang dirilis dan kita harus ngecek hasil audit BPK," sambungnya.
Lalu, dia mengatakan, anggaran pembayaran utang (pokok dan bunga) di tahun 2018 sekitar Rp 644 triliun. Lalu, anggaran infrastruktur Rp 410 triliun.
"Realisasinya belum tahu," ujarnya.
Untuk diketahui, Ace sebelumnya merespons pernyataan Dradjad yang menyatakan pembayaran utang lebih besar dari infrastruktur. Ace menyebut, pernyataan Dradjad itu hoaks.
"Dengan melempar hoaks seperti itu, Timses Prabowo-Sandi ingin menggalang opini bahwa pemerintah Jokowi terjebak perangkap utang sehingga pembayaran utang lebih besar dari anggaran infrastruktur. Hoaks semacam ini jelas pembodohan bagi rakyat," kata Ace, Kamis (24/1/2019).
Ace kemudian memaparkan data pembayaran utang serta anggaran infrastruktur pemerintah. Ace bilang, anggaran infrastruktur tahun 2017 sebesar Rp 379,7 triliun. Kemudian, pembayaran cicilan pokok dan bunga tahun 2017 sebesar Rp 282,4 triliun.
"Begitu juga anggaran infrastruktur 2018 sebesar Rp 410,7 triliun, lebih besar dari cicilan pokok dan bunga 2018 sebesar Rp 325,8 triliun. Pada APBN 2019, anggaran infrastruktur 2019 sebesar Rp 415 triliun juga konsisten lebih besar dari cicilan pokok dan bunga utang tahun 2019 adalah sebesar Rp 367,9 triliun," papar Ace.
Soal utang, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2018 lalu pernah mengatakan, pembayaran pokok utang saja sebesar Rp 396 triliun. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani melalui akun Facebook-nya untuk menanggapi pidato sidang tahunan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun. Angka itu 7 kali dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan sehingga dianggap tidak wajar.
"Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani kemudian menjelaskan, sebanyak 31,5% pembayaran pokok utang adalah instrumen SPN/SPN-S bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Dia bilang, pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu.
Sementara, dalam data APBN KiTA per November 2018 diketahui pembayaran bunga utang hingga November 2018 mencapai Rp 252,06 triliun. Angka tersebut tembus 105,46% dari yang ditetapkan APBN sebesar Rp 238,61 triliun hingga tutup tahun 2018.
Saksikan juga video 'Menkeu soal Utang untuk Infrastruktur: Jauh Lebih Besar Hasilnya':
(ara/ara)
