Sri Mulyani Bicara Reformasi Birokrasi di depan PNS KemenPANRB

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam acara refleksi 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Acara dibuka oleh Menteri PANRB Syafruddin dan dia bilang bahwa Acara refleksi ini bertujuan untuk mengevaluasi serta melanjutkan dan menyiapkan program kinerja Kementerian PANRB tahun 2019.

"Refelksi sebagai sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya, dan mengawali program 1 tahun," kata Syafruddin di Holding Room Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Dalam menjalankan program pemerintah, serta memberikan layanan bagi masyarakat. Syafruddin mengatakan bahwa pemerintah berpegang teguh pada prinsip transparansi

"Di era demokrasi tepat untuk bekerja dengan public trust, dengan transformasi birokrasi dengan prinsip pemerintahan yang semakin terbuka," jelas dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Kementerian PANRB harus terus melakukan reformasi birokrasi hingga 2025 sesuai dengan aturan yang ada.

"Saya mulai dengan memberi apresiasi bahwa KemenPANRB adalah institusi penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan dimandatkan Perpres 81/2010 untuk periode 2010-2025," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Luhut dan Sri Mulyani akan Buka-bukaan Soal Ekonomi RI

"Reformasi suatu keharusan bahwa institusi publik menentukan tingkat kemajuan suatu bangsa," tambah dia.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebutkan bahwa reformasi birokrasi tidak bisa ditopang sendiri oleh Kementerian PANRB. Namun harus melibatkan 87 kementerian/lembaga serta 542 pemerintah daerah.

"Oleh karena itu yang disampaikan Menpan tadi bahwa tanggung jawang reformasi dilakukan KemenPANRB sendiri, ini kerja sama suatu leadership seluruh 87 kementerian/lembaga dan 542 pemda," jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Bukan Cuma RI yang Ngutang, Ada 192 Negara Juga

(hek/ang)