"Karena adanya disparitas gaji kami dengan pejabat (direksi) itu antara bumi dan langit. Saya kepala kantor di Pariaman, gaji saya cuman Rp 5,4 juta. Sedangkan pejabatnya Rp 50 jutaan, padahal saya selevel pimpinan, kepala kantor, belum kita di level-level bawah," kata Sekretaris Jenderal SPPIKB Hendri Joni di Gedung Pos Ibukota Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Dia menerangkan, buruknya pengelolaan perusahaan dibuktikan dengan pembayaran gaji yang terlambat. Keterlambatan itu baru terjadi untuk pertama kalinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jelas saja, hal itu membuat karyawan sengsara. Sebab, kata dia, Pak Pos adalah tumpuan keluarga.
"Selain itu ditambah terlambatnya hak kami yang menjadi tumpuan hidup kami. Itu menyengsarakan kami," ujarnya.
Sebab itu, dia meminta agar direksi segera diganti. Langkah itu sebagai upaya menyelamatkan perusahaan.
"Tuntutannya kita karena pengelola perusahaan kita anggap tidak mampu mengelola perusahaan ini dengan baik, kita minta pemegang saham, kepada Presiden, kepada menteri untuk mengganti para pimpinan direksi agar kejadian ini nggak terulang di masa-masa yang akan datang," tutupnya.
Saksikan juga video 'Pak Pos Gelar Demo, Teriakan 'Ganti Direksi' Menggema':
(fdl/fdl)