.webp)
Harryadin memaparkan, kebocoran anggaran tersebut tercermin dari turunnya rasio pajak atau tax ratio saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat dibandingkan menjelang akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Berdasarkan catatan detikFinance dari data Kementerian Keuangan, rasio pajak di 2014 adalah 13,7%, sedangkan di 2018 adalah 11,6%. Artinya ada penurunan rasio pajak sekitar 2%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebocoran, dari sisi penerimaan, perbandingan mencolok ketika 2014 tax ratio 13,5%. Jadi yang ditinggalkan SBY, tax ratio 13,5%. 2015, Jokowi, tax ratio jatuh 2%, sekitar 11,7%. Bagi awam penurunan itu dianggap biasa saja lah," katanya di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2019).
Menurut dia, turunnya rasio pajak ini bisa jadi salah satu sebab kebocoran anggaran. Pasalnya setiap ada penurunan rasio pajak ada penerimaan yang hilang dari pajak.
"Kalau kita kemudian kalikan, berapa ratus triliun yang hilang hanya dalam 1 tahun. Apa yang menarik artinya ratusan triliun yang hilang," jelasnya.
Menurutnya ada pengelolaan yang keliru dari pemerintah terkait hal tersebut.
"Apa yang salah dari pemerintah sekarang dalam mengelola perekonomian sehingga ada hal semacam ini," ujarnya.
Dia tak menyangkal saat SBY menjabat terjadi booming harga komoditas, di mana harga harga sedang bergairah sehingga penerimaan pajak tinggi. Namun menurutnya jika Jokowi mampu mengelola ekonomi secara tepat itu tak jadi alasan.
"Kemudian kita tahu ada excuse (dalih), era SBY ada booming komoditas. Tapi waktu SBY booming komoditas pun cara dia membangun prudential," tambahnya. (zlf/zlf)
